TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang berlangsung pada Selasa (27/5) siang diwarnai interupsi tajam dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Andy Suhary, S.E., M.Pd. Dalam forum resmi tersebut, Andy melontarkan kritik keras terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang dinilainya tidak berpihak kepada Kabupaten Mukomuko.
Dalam interupsinya, Andy menyoroti absennya alokasi anggaran untuk pembangunan jalan baru di Mukomuko. Padahal, total anggaran yang dibahas mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi anggaran pembangunan antardaerah.
“Saya sebagai wakil rakyat dari Mukomuko mempertanyakan, mengapa dari total anggaran sekitar 500 miliar rupiah, tidak ada satu meter pun pembangunan jalan baru untuk Kabupaten Mukomuko? Ini sangat tidak adil,” tegas Andy dalam rapat yang dihadiri jajaran eksekutif dan seluruh anggota dewan.
Lebih lanjut, Andy menjelaskan bahwa anggaran yang disebut-sebut untuk Mukomuko hanya dialokasikan untuk kegiatan yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah perbaikan tapal batas provinsi yang menurutnya merupakan kewajiban administratif pemerintah, bukan bentuk konkret pembangunan infrastruktur di Mukomuko.
“Kalau pun ada, hanya perbaikan tapal batas provinsi yang bukan untuk kepentingan langsung masyarakat Mukomuko. Sisanya hanya sebatas rehabilitasi bangunan SMK,” tambahnya dengan nada kecewa.
Kritik Andy tidak hanya berhenti di situ. Ia juga mempertanyakan kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa Mukomuko bukan daerah kecil dalam kontribusinya terhadap perekonomian provinsi, namun sering kali tidak mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan.
“Ada apa dengan APBD Bengkulu? Mengapa Mukomuko selalu dianaktirikan? Ini harus dijawab oleh pemerintah provinsi secara terbuka,” tanyanya dengan tegas, memicu perhatian serius dari peserta sidang.
Situasi rapat pun semakin memanas. Di tengah perdebatan mengenai alokasi anggaran, sejumlah anggota dewan bahkan memilih untuk melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan kebijakan pembangunan yang dibahas dalam rapat tersebut.
Pernyataan Andy Suhary menjadi refleksi keresahan mendalam masyarakat Mukomuko yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap prioritas anggaran, agar tidak ada lagi daerah yang merasa tidak diakomodir.
“Kami bukan menuntut lebih, kami hanya meminta keadilan. Mukomuko berhak mendapat perhatian yang layak, sebagaimana kabupaten lain di Bengkulu,” tutup Andy.
Melalui intervensi keras tersebut, Andy berharap aspirasinya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan merata, agar pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
