TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Selain membahas pengendalian inflasi, forum tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi pemerintah daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia menegaskan bahwa menjaga inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjamin dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
Menurut Zahirman, pengendalian harga harus dilakukan melalui langkah yang terencana serta dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu memantau perkembangan harga, pasokan komoditas, hingga kelancaran distribusi barang di berbagai wilayah.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman Aidi.
Ia menilai koordinasi TPID memiliki peran strategis dalam mengantisipasi gejolak harga, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Dengan komunikasi antardaerah yang semakin kuat, berbagai persoalan terkait pasokan dan distribusi diharapkan dapat ditangani lebih cepat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyoroti pentingnya menghubungkan agenda pengendalian inflasi dengan percepatan digitalisasi daerah.
Menurutnya, TPID dan TP2DD memiliki ruang kerja yang saling mendukung dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Digitalisasi transaksi, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” kata Wahyu Yuwana Hidayat.
Dalam pertemuan tersebut, peserta juga membahas sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan inflasi. Perhatian diarahkan pada ketersediaan bahan pangan, kelancaran rantai distribusi, perkembangan harga komoditas strategis, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Langkah tersebut dinilai penting karena perubahan harga pangan dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, pemantauan kondisi lapangan dan respons cepat menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi di daerah.
Di sisi lain, agenda TP2DD diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai. Digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintahan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan serta melakukan berbagai transaksi secara lebih praktis.
Penguatan ekosistem digital juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Semakin luas penggunaan sistem pembayaran digital, semakin besar pula peluang terciptanya transaksi yang lebih tertib, tercatat, dan mudah dipantau.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah dan Bank Indonesia berupaya memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara terintegrasi. Kolaborasi TPID dan TP2DD diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga sekaligus mempercepat modernisasi pelayanan pemerintahan.
Ke depan, koordinasi lintas instansi akan terus dibutuhkan agar setiap potensi persoalan ekonomi dapat diantisipasi sejak dini. Dengan ketersediaan pangan yang terjaga, distribusi yang lancar, serta transaksi digital yang semakin luas, pembangunan ekonomi Bengkulu diharapkan menjadi lebih stabil, efisien, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
