TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian jawaban pemerintah berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang digelar di Ruang Gunung Bungkuk DPRD Bengkulu Tengah, Kamis (23/7/2026). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.AP., dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pidatonya, Bupati Rachmat Riyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, kritik, masukan, serta saran yang dinilai konstruktif terhadap penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan legislatif merupakan bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD demi menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Seluruh pandangan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati.
WTP Ketujuh Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan rasa syukur sekaligus menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas dukungan yang selama ini diberikan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Ia menilai keberhasilan Kabupaten Bengkulu Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.
Predikat WTP yang berhasil dipertahankan selama tujuh tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, prestasi itu harus dijadikan motivasi agar seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan disiplin administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerintah Siapkan Langkah Strategis
Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu fokus utama adalah memperkuat sistem pengukuran kinerja berbasis anggaran melalui penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada setiap perangkat daerah. Dengan sistem tersebut, setiap program pemerintah diharapkan memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah lain yang menjadi perhatian adalah pengembangan konsep smart governance melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah akan memperluas digitalisasi layanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien.
Tidak hanya itu, upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pelaporan, pengawasan internal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Bupati Rachmat Riyanto menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari DPRD sebagai bentuk pengawasan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan pengelolaan APBD dapat semakin efektif, pembangunan berjalan optimal, serta pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pewarta : Hassan
Editing : Adi Saputra
