Skip to main content

Dedy Wahyudi Tegaskan Camat dan Lurah Harus Sejalan dengan Kebijakan Pemkot Bengkulu

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan pentingnya keselarasan visi dan koordinasi camat serta lurah dalam menjalankan kebijakan pemerintah kota demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Foto: Dokumentasi Pemkot Bengkulu)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>  Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menekankan pentingnya keselarasan visi, koordinasi, dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Ia meminta seluruh camat dan lurah memperkuat peran sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus memastikan setiap program pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Dedy pada Jumat (9/10/2026). Ia mengingatkan bahwa camat dan lurah memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan warga serta menjadi penghubung antara pemerintah kota dan masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik di tingkat pimpinan. Pelaksanaan program juga membutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat kelurahan.

Karena itu, Dedy meminta para camat dan lurah agar tidak berjalan dengan pemahaman sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas. Seluruh perangkat daerah harus memiliki arah yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan informasi maupun penafsiran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Dedy menegaskan, setiap aparatur pemerintah harus memahami arah pembangunan dan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Bengkulu. Kesamaan persepsi dinilai penting agar instruksi pimpinan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa menimbulkan kebingungan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang mengabaikan kebijakan pimpinan atau gagal menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Saya tidak mau dengar kalau ada internal kita yang tidak paham terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu, yang tidak selaras ataupun tidak bisa menerjemahkan kebijakan pimpinan," ujar Dedy.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah kota bahwa koordinasi internal merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan harus dipahami secara utuh sebelum diterapkan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan.

Dedy menginginkan komunikasi antara pimpinan dan jajaran pelaksana berjalan efektif. Dengan demikian, setiap arahan dapat diterima secara jelas, dipahami dengan benar, dan segera ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Sebagai pejabat yang bersentuhan langsung dengan warga, camat dan lurah dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mereka tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga perlu memahami kebutuhan warga, menyampaikan informasi secara tepat, serta memastikan kebijakan daerah dapat dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

Dedy menilai, ketidaksamaan pemahaman di tingkat pelaksana berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Program yang telah dirancang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa kehilangan efektivitas apabila tidak dijalankan secara terarah.

Oleh sebab itu, para camat dan lurah diharapkan mampu menjadi penggerak pelaksanaan program sekaligus menjaga hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan masyarakat.

Keselarasan tersebut juga diperlukan agar warga memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan pemerintah, termasuk tujuan dan manfaat program yang sedang dijalankan.

Lebih lanjut, Dedy mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kota Bengkulu mempererat kerja sama dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan kebijakan. Setiap arahan yang telah ditetapkan harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret dengan tetap memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku.

Ia berharap tidak ada hambatan komunikasi maupun perbedaan penafsiran yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi lambat. Seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah perlu membangun pola kerja yang saling mendukung demi mencapai sasaran pembangunan.

Menurutnya, kekompakan birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat memastikan berbagai kebijakan berjalan lebih terarah, mulai dari tingkat kota hingga lingkungan permukiman warga.

Penegasan Wali Kota ini sekaligus menempatkan camat dan lurah sebagai unsur penting dalam keberhasilan pemerintahan daerah. Kesamaan visi, ketepatan komunikasi, serta kesigapan dalam bertindak menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti sebagai instruksi, melainkan diwujudkan melalui pelayanan dan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra