TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/04/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi. Turut mendampingi jalannya sidang, Sekretaris DPRD Haris Susianto.
Paripurna ini dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supriadi menyampaikan bahwa sebelumnya Bupati Blitar telah menyampaikan LKPJ Tahun 2025 melalui surat resmi tertanggal 27 Maret 2026. Penjelasan LKPJ tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026, dan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 31 Maret 2026.
“Seluruh tahapan telah dilalui sesuai mekanisme, mulai dari penyampaian LKPJ hingga pembahasan oleh Pansus DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Pansus, Anshori Baidlowi, dalam laporan hasil pembahasan menyampaikan bahwa secara umum DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2025.
Beberapa indikator menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membaiknya indikator lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana.
Namun demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dinilai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penurunan angka kemiskinan dinilai belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini menjadi perhatian bersama agar ke depan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga kualitas hidup masyarakat,” ungkap Anshori.
Sebagai bagian dari rangkaian agenda, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta pendapat akhir Bupati Blitar sebagai tanggapan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025.
Melalui forum ini, DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar ke depan, guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
