TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menerima kunjungan audiensi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu, Hariyadi, beserta jajaran pengurus di ruang kerja Gubernur, Senin (11/8). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting terkait dunia pendidikan, sekaligus mematangkan persiapan pelaksanaan Puncak Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini yang rencananya akan digelar di Kabupaten Kepahiang.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Ketua PGRI Bengkulu, Hariyadi, memaparkan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi para guru serta tenaga kependidikan di daerah. Salah satu sorotan utama adalah terkait penerapan sistem *e-presensi* atau absensi digital yang dinilai masih perlu penyesuaian. Menurutnya, aturan yang ada saat ini terkadang justru menghambat pemenuhan hak-hak guru, terutama dalam hal kenaikan pangkat.
“Kami berharap sistem e-presensi bisa diatur lebih fleksibel. Tujuannya bukan untuk melonggarkan kedisiplinan, tetapi agar tidak mengorbankan hak-hak guru dan staf tata usaha yang memang memiliki tugas di luar sekolah,” ungkap Hariyadi.
Selain itu, Hariyadi juga menyoroti masalah ketentuan penggunaan seragam PGRI yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih menimbulkan kendala di lapangan. PGRI juga menyampaikan persoalan keterbatasan dana operasional sekolah untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler maupun keikutsertaan siswa dalam lomba di luar sekolah.
“Terkait database guru kategori R3 dan R4, kami meminta kejelasan mengenai mekanisme pendataan dan kebijakan yang akan diterapkan ke depan. Hal ini penting agar guru memiliki kepastian status,” tambahnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan apresiasi kepada PGRI atas upaya menyampaikan masukan secara langsung kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, masukan dari para guru sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Bengkulu.
“Semua masukan ini sangat berharga. Terkait kepegawaian, usulan sudah kita sampaikan dan saya sudah tanda tangani. Saat ini kita menunggu tindak lanjut dan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelas Helmi.
Helmi menegaskan, Pemprov Bengkulu akan selalu berusaha mencari solusi bagi setiap permasalahan yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Termasuk di dalamnya penyesuaian sistem absen yang memungkinkan penerapan kebijakan berbeda sesuai kondisi lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran lomba-lomba sebagai sarana mengukur kemampuan siswa maupun guru. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana meningkatkan kreativitas dan prestasi. Untuk mendukung hal tersebut, Helmi menyarankan sekolah memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dana itu bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, *study tour*, dan perpisahan sekolah. Jangan sampai siswa atau orang tua terbebani iuran yang memberatkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Helmi mengingatkan pentingnya integritas di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah seharusnya diemban oleh orang yang memiliki rasa kepemilikan, kepedulian, dan komitmen membangun sekolah, bukan hasil dari praktik suap atau sogokan.
“Kita akan mencari kepala sekolah yang benar-benar mau membangun sekolah, memberikan solusi, dan mengutamakan kepentingan siswa. Tidak boleh ada lagi sogok-menyogok demi jabatan,” tegas Gubernur.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemprov Bengkulu dan PGRI untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama demi memajukan pendidikan. PGRI diharapkan tetap menjadi mitra kritis pemerintah, sementara pemerintah daerah berkomitmen merespons setiap aspirasi guru secara cepat dan tepat.
Dengan adanya komunikasi yang terbuka ini, diharapkan berbagai persoalan pendidikan di Bengkulu dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga guru dan siswa bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas belajar mengajar.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
