TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pj Wali Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Staf Ahli Rosminiarty serta didampingi Inspektur Eka Rika Rino dan beberapa kepala OPD, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Data (Pusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Monitoring Center Kota Bengkulu pada Senin (10/2/25).
Dalam Rakor tersebut, dibahas mengenai tren inflasi selama empat tahun terakhir di bulan Januari. Data menunjukkan bahwa selama periode tersebut selalu terjadi inflasi, kecuali pada tahun 2025 yang justru mengalami deflasi (month-to-month) sebesar 0,76%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi, yakni sebesar 1,44%.
Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,56%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi deflasi, harga beberapa komoditas masih mengalami kenaikan yang berkontribusi terhadap tekanan inflasi di sektor tertentu.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 27 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan IPH di 11 provinsi tersebut adalah cabai merah dan cabai rawit. Kenaikan harga dua komoditas ini menjadi faktor utama yang menyebabkan inflasi di beberapa daerah.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah bersama TPID berupaya merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga di daerah masing-masing. Langkah-langkah strategis seperti penguatan pasokan bahan pangan, optimalisasi distribusi, serta koordinasi antarinstansi menjadi poin penting yang ditekankan dalam pertemuan ini.
Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau perkembangan inflasi dan harga komoditas di daerahnya guna memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang lebih baik antarprovinsi, pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menghadapi dinamika harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya di masa mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
