TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah. Melalui rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kesejahteraan petani.
Rapat yang digelar secara daring dari Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (22/5/2026) itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mencari akar persoalan turunnya harga sawit yang dikeluhkan petani dalam beberapa hari terakhir.
Dalam arahannya, Mian menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, khususnya para petani sawit yang saat ini tengah menghadapi ketidakpastian harga di tingkat pabrik maupun pengepul.
“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah,” ujar Mian.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini terus mendorong transparansi tata niaga sawit agar tidak ada lagi praktik yang merugikan negara maupun petani. Menurutnya, berbagai persoalan seperti ekspor yang tidak tercatat, praktik titipan ekspor, hingga dugaan mark up harus dihentikan demi menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan adil.
Mian juga mengingatkan seluruh kepala dinas perkebunan di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan. Mereka diminta melakukan pemantauan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit guna memastikan penyebab turunnya harga benar-benar diketahui secara jelas.
Menurutnya, penurunan harga yang terjadi saat ini terbilang cukup drastis dan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar kebijakan resmi. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir mengawasi agar petani tidak dirugikan oleh kebijakan yang tidak transparan.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas di daerah agar pabrikan kelapa sawit tidak sekonyong-konyong menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah, harga ketetapan TBS sawit di Bengkulu saat ini berada pada angka Rp3.465 per kilogram. Namun di lapangan, sejumlah petani mengaku harga jual mengalami penurunan tajam dalam dua hari terakhir. Kondisi tersebut memicu keresahan karena pendapatan petani ikut terdampak.
Turunnya harga sawit tidak hanya dirasakan petani di Bengkulu, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatra lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah belum menyimpulkan secara pasti faktor utama penyebab penurunan tersebut dan masih menunggu hasil penelusuran dari dinas terkait.
Dalam rapat tersebut, Mian juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi petani sawit Indonesia.
“Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi, Mian mengaku dalam waktu dekat dirinya akan turun langsung menemui masyarakat dan petani sawit di berbagai daerah. Langkah itu dilakukan guna memberikan penjelasan sekaligus menyerap aspirasi petani terkait kondisi harga sawit saat ini.
Ia berharap komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi keresahan yang berkembang di tengah petani. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pabrikan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas harga sawit di daerah. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem perdagangan yang transparan, diharapkan harga TBS sawit kembali stabil sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
