TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Upaya memperluas akses layanan publik hingga ke pelosok terus digencarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kali ini, terobosan dilakukan melalui peluncuran program Samsat Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, khususnya dalam urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Peresmian Samsat Desa tersebut dilakukan langsung oleh Helmi Hasan yang hadir bersama Wakil Gubernur Mian di Kantor Cabang Pembantu Bank Bengkulu, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Sabtu (28/2). Kehadiran keduanya menandai dimulainya babak baru pelayanan perpajakan kendaraan bermotor yang lebih dekat dengan masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Helmi Hasan menegaskan bahwa kehadiran Samsat Desa bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memangkas jarak pelayanan. Menurutnya, selama ini warga di sejumlah kecamatan harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus kewajiban pajak kendaraan. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala, baik dari sisi waktu maupun biaya transportasi.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan Samsat Desa ini agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan. Harapannya, layanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Ipuh dan sekitarnya,” ujar Helmi.
Program ini dirancang untuk menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan ramah bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan bahwa warga desa tidak lagi merasa terbebani hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Selain mendekatkan layanan, keberadaan Samsat Desa juga diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya taat pajak.
Kecamatan Ipuh dipilih sebagai salah satu titik awal implementasi karena dinilai memiliki potensi kendaraan bermotor yang cukup besar, namun akses ke kantor Samsat induk relatif jauh. Dengan adanya layanan di tingkat kecamatan, proses pembayaran pajak tahunan diharapkan bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat tanpa harus bepergian ke ibu kota kabupaten.
Helmi juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak berjalan sendiri. Sejumlah mitra strategis dilibatkan guna memastikan sistem pelayanan berjalan tertib dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kerja sama ini menjadi kunci agar pelayanan berjalan optimal. Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan sekaligus percaya bahwa pemerintah hadir untuk melayani,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadianto, menyampaikan optimismenya terhadap dampak positif program tersebut. Ia menilai, kemudahan akses pembayaran pajak akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Menurut Hadianto, sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan hadirnya Samsat Desa, potensi penerimaan daerah diyakini bisa lebih tergali karena hambatan jarak dan biaya telah diminimalisasi.
“Kami berharap target PAD dari sektor pajak kendaraan dapat tercapai bahkan meningkat. Layanan ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini kesulitan menjangkau kantor Samsat,” ungkapnya.
Selain berdampak pada penerimaan daerah, program ini juga membawa manfaat sosial. Warga tidak lagi harus mengorbankan waktu kerja hanya untuk mengurus administrasi. Efisiensi waktu tersebut tentu memberi keuntungan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal dan pertanian.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan model Samsat Desa ini dapat direplikasi di kecamatan lain secara bertahap. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat efektivitas pelayanan serta tingkat partisipasi masyarakat. Jika hasilnya positif, bukan tidak mungkin jaringan layanan serupa akan diperluas hingga menjangkau lebih banyak desa.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi kepemimpinan Helmi Hasan dan Mian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Pelayanan publik tidak lagi terpusat di kota, melainkan hadir lebih dekat dengan warga.
Dengan peluncuran Samsat Desa di Ipuh, harapan besar pun disematkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap layanan administrasi yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya ini menjadi sinyal bahwa reformasi pelayanan publik di Bengkulu terus bergerak maju, menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Pewarna: Amg
Editing : Adi Saputra
