TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Bank Indonesia (BI) memperkuat transformasi sistem pembayaran digital nasional dengan menghadirkan dua kebijakan baru yang dinilai dapat semakin mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Kebijakan tersebut mencakup perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen serta peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel.
Peluncuran kedua kebijakan dilakukan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diarahkan untuk membangun ekosistem pembayaran yang efisien, inklusif, aman, berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Perkembangan digitalisasi pembayaran juga terlihat di Provinsi Bengkulu. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di daerah ini telah mencapai 309.930 orang. Sementara jumlah merchant yang menggunakan QRIS tercatat sebanyak 257.757 unit.
Aktivitas transaksi masyarakat melalui QRIS pun terus mengalami peningkatan. Sepanjang periode tersebut, volume transaksi QRIS di Provinsi Bengkulu mencapai 60.650.133 transaksi. Di sisi lain, transaksi melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) selama 2026 tercatat sekitar 13,8 juta transaksi.
Angka tersebut menunjukkan semakin kuatnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital.
Salah satu kebijakan utama BI adalah memperluas pemberlakuan MDR QRIS 0 persen. Ketentuan baru tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.
Melalui kebijakan ini, seluruh kategori merchant tidak akan dikenakan MDR untuk transaksi QRIS hingga Rp100.000. Khusus pelaku usaha mikro, fasilitas MDR 0 persen tetap diberikan untuk transaksi hingga Rp500.000.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya transaksi yang ditanggung pedagang sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital, terutama di sektor usaha mikro dan kecil.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku usaha dalam memperluas transaksi digital.
Menurutnya, semakin ringan biaya transaksi, semakin besar peluang pelaku usaha untuk menerima pembayaran melalui QRIS.
Secara nasional, perkembangan QRIS juga menunjukkan pertumbuhan pesat. Sampai Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,23 juta merupakan pengguna baru yang tercatat sepanjang semester pertama 2026.
Jumlah merchant QRIS secara nasional telah mencapai 44,86 juta. Mayoritas merchant tersebut berasal dari sektor UMKM dengan proporsi mencapai 96,68 persen.
Sementara itu, nilai transaksi QRIS nasional pada semester I 2026 mencapai Rp1,12 kuadriliun. Angka tersebut tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain QRIS, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga memperkenalkan KKI Segmen Ritel. Instrumen pembayaran ini ditujukan bagi masyarakat umum maupun kalangan korporasi.
KKI Segmen Ritel tersedia dalam bentuk digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui QRIS. Penggunaannya mendukung sejumlah metode, yakni Merchant Presented Mode (MPM), Consumer Presented Mode (CPM), serta QRIS TAP yang memanfaatkan teknologi NFC.
Batas maksimal transaksi KKI melalui QRIS ditetapkan sebesar Rp10 juta untuk setiap transaksi.
Sejak 17 Agustus 2026, KKI Segmen Ritel telah diterbitkan oleh delapan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, dan Bank Syariah Indonesia.
BI Bengkulu tidak hanya mendorong digitalisasi pembayaran di kawasan perkotaan. Perluasan ekosistem digital juga dilakukan hingga ke daerah dan komunitas masyarakat.
Sejumlah program telah dijalankan, antara lain melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), QRIS Banking Race 3.0, serta pengembangan Desa Kreatif Digital Linau di Kabupaten Kaur yang terintegrasi dengan Festival Gurita.
Program digitalisasi juga menyasar Pulau Enggano melalui kegiatan Garuda Pesisir dan QRIS Jelajah Enggano. Program tersebut disinergikan dengan SEPAKAT serta SIGAP Go Digital.
Edukasi mengenai transaksi digital turut diperluas kepada mahasiswa, pelajar, komunitas perempuan dan masyarakat umum. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan QRIS, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen serta upaya mencegah penipuan digital.
Penguatan literasi tersebut menjadi penting seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Kampanye digitalisasi pembayaran juga diperkuat melalui QRISperience Week Bengkulu 2026 yang digelar di Bencoolen Mall pada 13–14 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat turut diperkenalkan dengan layanan QRIS Cross-Border yang memungkinkan pembayaran digital digunakan saat melakukan transaksi di luar negeri.
Wahyu Yuwana Hidayat menegaskan, BI Bengkulu akan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, industri sistem pembayaran, pelaku usaha, perguruan tinggi dan berbagai komunitas.
Sinergi lintas sektor tersebut dinilai menjadi kunci untuk membangun sistem pembayaran yang tidak hanya semakin praktis, tetapi juga aman, efisien, inklusif dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
