TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bengkulu tidak hanya fokus pada pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga memperkuat administrasi dan dokumentasi setiap kegiatan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).
Menurut Wahyu, berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sebenarnya telah memberikan dampak positif. Namun, capaian tersebut perlu dibarengi dengan sistem pelaporan yang tertata agar seluruh kinerja dapat tercatat dalam penilaian pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, penilaian kinerja TPID memiliki tiga komponen utama. Aspek proses memiliki bobot 20 persen, output sebesar 30 persen, sedangkan outcome memberikan kontribusi terbesar, yakni 50 persen.
Kondisi tersebut membuat dokumentasi kegiatan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Program seperti gerakan pangan murah, operasi pasar maupun berbagai intervensi terhadap komoditas pangan harus dilaporkan secara rinci dan tepat waktu.
Wahyu menilai, kegiatan yang sudah dijalankan tetapi tidak terdokumentasi secara maksimal berpotensi membuat daerah kehilangan poin dalam penilaian.
“Dilakukan tapi tidak dilaporkan, itu sayang. Padahal dari sisi proses bisa mendapatkan nilai maksimal,” kata Wahyu saat memberikan arahan kepada jajaran Pemkot Bengkulu.
Ia mendorong TPID Kota Bengkulu lebih aktif menyelenggarakan rapat koordinasi, termasuk pertemuan teknis yang membahas perkembangan harga komoditas secara berkala.
Selain itu, setiap keputusan dalam rapat koordinasi perlu dituangkan dalam risalah. Dokumen tersebut kemudian harus dilengkapi dengan laporan tindak lanjut sehingga terdapat bukti yang jelas mengenai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Wahyu menyebut pelaksanaan High Level Meeting pada dasarnya tidak harus melalui mekanisme yang rumit. Pertemuan yang dipimpin kepala daerah dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait sudah dapat menjadi bagian dari koordinasi tingkat tinggi TPID.
Dalam kesempatan tersebut, BI juga menempatkan Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah kunci dalam menjaga stabilitas inflasi Provinsi Bengkulu.
Hal itu berkaitan dengan karakter Kota Bengkulu sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wilayah dengan tingkat konsumsi masyarakat yang besar. Perubahan harga barang kebutuhan pokok di kota tersebut turut memengaruhi pergerakan inflasi secara regional.
Karena itu, keberhasilan Kota Bengkulu mengendalikan harga dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi inflasi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.
“Kota Bengkulu yang menentukan sebetulnya angka inflasi provinsi. Merahnya Bengkulu maka merah pula provinsi, putihnya Kota Bengkulu maka putih pula Provinsi Bengkulu,” ujar Wahyu.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar Pemkot Bengkulu memperkuat koordinasi lintas sektor. Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, tetapi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, BI, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.
Selain persoalan administrasi, BI juga mencermati pergerakan sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Bengkulu.
Hasil pemantauan harga menunjukkan daging ayam, cabai merah dan gula pasir termasuk komoditas yang mengalami kenaikan dan memberikan andil terhadap tekanan inflasi.
Kondisi tersebut membutuhkan respons yang terukur. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemantauan harga secara rutin sehingga intervensi tidak hanya dilakukan ketika kenaikan harga sudah terjadi cukup tinggi.
Langkah seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan pasokan serta koordinasi dengan distributor dapat menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat.
Pengendalian harga juga menjadi penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Sebab, kenaikan harga pangan secara berkelanjutan dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki ruang fiskal terbatas.
Melalui penguatan koordinasi dan perbaikan sistem pelaporan, TPID Kota Bengkulu diharapkan mampu memastikan seluruh program pengendalian inflasi berjalan secara terukur sekaligus terdokumentasi.
Dengan demikian, kerja nyata pemerintah daerah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga tercatat sebagai bagian dari kinerja pengendalian inflasi yang dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
