TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyamakan mekanisme administrasi serta mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi dan diskusi tindak lanjut hasil audiensi bersama Wakil Gubernur Bengkulu mengenai pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pembangunan KDKMP. Pertemuan berlangsung di Ballroom Grage Hotel Bengkulu, Rabu (21/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Sekda se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi seluruh pemerintah daerah untuk membahas perkembangan persiapan verval sekaligus merumuskan langkah bersama dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian peserta adalah penyeragaman dokumen Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi KDKMP. Selain itu, pembahasan juga mencakup penyusunan format berita acara agar seluruh kabupaten dan kota memiliki pedoman administrasi yang sama dalam menjalankan tahapan pemeriksaan di lapangan.
Kesamaan format dokumen dinilai penting untuk menghindari perbedaan penafsiran maupun prosedur antardaerah. Dengan adanya kesepakatan bersama, proses verifikasi diharapkan dapat berlangsung lebih sistematis, terukur, dan mudah dikoordinasikan.
Dalam arahannya, Tomi Marisi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari koordinasi sebelumnya yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota terkait pelaksanaan verifikasi serta validasi KDKMP.
Menurutnya, seluruh daerah perlu memiliki pemahaman yang sejalan, terutama dalam menyiapkan dokumen pembentukan tim dan berita acara hasil pemeriksaan. Walaupun ketentuan dasarnya telah diatur dalam regulasi, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Tomi menyebutkan bahwa hasil pembahasan telah mengarah pada kesepakatan untuk menggunakan format SK Tim Verval dan berita acara yang seragam. Apabila ditemukan persoalan atau kondisi khusus di daerah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan administrasi, hal tersebut dapat dijelaskan melalui tambahan keterangan dalam berita acara.
“Pada hari ini, kita sudah sepakat untuk menyeragamkan SK Tim Verval, termasuk format dan berita acaranya. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam regulasi, apabila masih ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang sesuai kondisi di kabupaten/kota, akan kita tambahkan dalam berita acara,” ungkap Tomi.
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen agar pemerintah daerah tidak mengalami keterlambatan dalam memasuki tahapan pelaksanaan berikutnya.
Forum Sekda menargetkan penyelarasan administrasi tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dua hingga tiga hari setelah rapat berlangsung. Target ini diharapkan menjadi dorongan bagi masing-masing kabupaten dan kota untuk segera menyelesaikan penerbitan SK Tim Verval sesuai hasil kesepakatan.
“Kita harapkan dalam dua sampai tiga hari ini semuanya sudah clear, sehingga seluruh SK di kabupaten/kota selesai. Setelah itu, tinggal kita tindak lanjuti lebih lanjut di lapangan,” tambahnya.
Diskusi tersebut turut diikuti para Sekda kabupaten dan kota atau perwakilannya dari seluruh Provinsi Bengkulu. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan terkait dari masing-masing daerah juga hadir untuk memberikan masukan dan menyampaikan perkembangan persiapan di wilayah masing-masing.
Jalannya pembahasan dipandu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Drs. Eddyson. Melalui sesi diskusi tersebut, peserta membahas berbagai hal teknis yang berkaitan dengan kesiapan administrasi, mekanisme koordinasi, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Terlebih, program KDKMP membutuhkan koordinasi lintas sektor agar setiap tahapan pembangunan dan pengelolaannya dapat dipersiapkan secara baik.
Pendampingan Aparat Penegak Hukum dalam program ini juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam tindak lanjut audiensi bersama Wakil Gubernur Bengkulu. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan program berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
Melalui kesepakatan dalam rapat evaluasi ini, Forum Sekda se-Provinsi Bengkulu mendorong seluruh daerah segera menyelesaikan dokumen yang diperlukan dan melanjutkan tahapan verifikasi secara terkoordinasi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan persiapan administrasi yang lebih seragam, koordinasi yang solid, serta pelaksanaan verifikasi yang terarah, program KDKMP diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Provinsi Bengkulu.(adv)
Pewarta : Rizon
Editing : Adi Saputra
