TEROPONGPUBLIK.CO.ID<<<>>> Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Ombudsman Bengkulu untuk membahas hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023. Audiensi ini menjadi penting sebagai langkah evaluasi dalam memperbaiki berbagai bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Rohidin menyambut baik proses penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman, namun menggarisbawahi bahwa penilaian sejati terletak pada pengalaman langsung masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. "Penilaian yang sebenarnya adalah yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima layanan publik," ujarnya di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Selasa (23/04/2024).
Dia juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian beberapa lembaga pelayanan publik di provinsi tersebut yang berhasil masuk ke dalam zona hijau, seperti RSUD M Yunus, Dinsos, dan Dukcapil. Namun demikian, Rohidin menekankan perlunya terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat Bengkulu.
Sementara itu, Pejabat sementara Ombudsman Bengkulu, Jaka Andika, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi, termasuk kompetensi pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pengaduan dan persepsi masyarakat. Penilaian ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 25 tahun 2009.
Menariknya, Kabupaten Kaur berhasil meraih nilai tertinggi dalam penilaian tersebut, dengan total nilai mencapai 94. Sedangkan Bengkulu Selatan juga berhasil mencatat prestasi yang membanggakan dengan nilai yang hampir sama. Kedua daerah ini mendapat pengakuan atas upaya mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pewarta : Herdianson
Editing: Adi Saputra
