TEROPOINGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pemerintah Provinsi Bengkulu semakin memperkuat komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mengukuhkan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Senin (4/8/2025). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di halaman Kantor Gubernur.
Pembentukan Tim URC ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat, terutama dalam hal aktivasi kepesertaan JKN-KIS yang belum aktif.
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.303 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat Bantu Rakyat Program JKN-KIS Provinsi Bengkulu. Meskipun keputusan tersebut baru diterbitkan pada 26 Juni 2025, tim ini sejatinya telah mulai menjalankan tugasnya sejak 28 April 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Edriwan Mansyur, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Tim URC telah memberikan dampak positif sejak awal operasional. “Sejak mulai berjalan, tim ini telah melayani 1.796 masyarakat, baik melalui layanan langsung maupun call center,” jelasnya.
Dari layanan tersebut, sebanyak 2.168 jiwa berhasil diaktifkan sebagai peserta JKN. Jumlah ini terdiri dari 578 jiwa melalui Posko Balai Raya Semarak dan 1.608 jiwa melalui Sekretariat Dinas Kesehatan.
Lebih lanjut, Edriwan menyebutkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bengkulu telah mencapai 99,97% per 1 Juli 2025. Namun, dari total tersebut, baru 85,44% atau sekitar 1.812.613 jiwa yang berstatus aktif. Sementara itu, 308.789 jiwa atau 16,89% masih tercatat sebagai peserta nonaktif.
“Kinerja Tim URC sangat berkontribusi dalam peningkatan peserta aktif. Angkanya naik signifikan dari 79,22% pada April menjadi 85,44% pada Juli,” ujar Edriwan.
Gubernur Helmi Hasan dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran Tim URC merupakan bentuk keseriusan Pemprov Bengkulu dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp167 miliar untuk pembiayaan BPJS gratis masih belum cukup menjawab seluruh kebutuhan di lapangan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses layanan kesehatan gratis meskipun telah dialokasikan dana besar. Saya sendiri masih sering menerima pesan dari warga yang meminta bantuan untuk pengobatan atau persalinan,” ujar Helmi.
Oleh karena itu, lanjut Helmi, dibentuknya URC diharapkan dapat menjadi solusi konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Tim ini hadir sebagai tangan panjang pemerintah, dan ke depan, akan diperluas hingga ke tingkat desa agar layanan benar-benar bisa dijangkau oleh seluruh warga,” tambahnya.
Sebanyak 99 personel secara resmi dikukuhkan sebagai anggota Tim URC. Mereka akan ditugaskan di berbagai titik layanan strategis, mulai dari instansi pemerintah hingga fasilitas kesehatan. Rinciannya, antara lain:
* 42 personel ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu,
* 8 orang bertugas di Posko Balai Raya Semarak Bengkulu,
* 68 orang di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu,
* 6 orang di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto,
* 30 orang di RSUD kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu,
* dan 18 orang di rumah sakit swasta yang tersebar di Kota Bengkulu.
Dengan hadirnya URC ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh penduduk dapat mengakses layanan JKN-KIS secara lebih cepat, mudah, dan tanpa hambatan administratif, sehingga tak ada lagi warga yang tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
