TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan prioritas utama dalam upaya mewujudkan kemajuan daerah secara menyeluruh. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (8/9).
Dalam pertemuan tersebut, Helmi menekankan pentingnya peran pendamping desa dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa, sekaligus mendorong inovasi yang berpihak pada masyarakat. Ia menyebut, desa adalah ujung tombak pembangunan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Pendamping desa punya peran besar dalam menggerakkan potensi desa. Kita ingin setiap desa memiliki minimal satu hektare lahan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Pemprov bersama pendamping desa akan berkolaborasi membangun Bumi Merah Putih dari desa,” ujar Helmi.
Menurut data Kemendes PDTT, terdapat 530 tenaga pendamping desa yang bertugas di Provinsi Bengkulu. Mereka akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan. Dari total 1.514 desa di Bengkulu, Gubernur Helmi berharap seluruhnya bisa ikut serta dalam program Satu Hektare Satu Desa, sehingga mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
Selain itu, Helmi juga mendorong agar desa tidak hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga berinovasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti PKK, kelompok tani, maupun komunitas pemuda desa. Kolaborasi lintas sektor diyakini dapat mempercepat lahirnya desa-desa mandiri yang berdaya saing.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik kemitraan dengan pendamping desa, terutama dalam memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Keberadaan Bumdes dinilai strategis untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja di kota.
“Kita ingin status desa tertinggal di Bengkulu bisa dihapuskan. Karena itu, penguatan Bumdes dan pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci agar desa bisa berkembang lebih cepat,” jelas Helmi.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyinggung program prioritas lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat desa. Ia menargetkan agar setiap desa memiliki akses kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas pelayanan dasar seperti ambulans.
“Kami ingin seluruh desa memiliki layanan kesehatan gratis serta minimal satu unit ambulans yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan terus dikebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga desa,” tegasnya.
Dalam mendukung rencana tersebut, Pemprov Bengkulu tengah menjajaki opsi percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pendanaan bersama sejumlah pihak, termasuk Bank BJB. Dengan pola pembiayaan yang tepat, Helmi optimistis desa-desa di Bengkulu bisa tumbuh lebih maju dan mandiri.
Pertemuan bersama pendamping desa ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, tenaga pendamping, dan masyarakat desa. Kolaborasi yang solid diyakini akan membawa Bengkulu keluar dari status daerah tertinggal, sekaligus mewujudkan desa-desa yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
