TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Bertempat di Command Center Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Penerangan Hukum, melaksanakan ekspose Restorative Justice secara virtual kepada Direktur OHARDA pada JAMPIDUM Kejaksaan Republik Indonesia. Ekspose ini membahas dua kasus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri Lebong.
**Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan:**
Tersangka dalam kasus pertama adalah Keken Afibriasah bin Irawan, yang didakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penerapan keadilan restoratif pada kasus ini, di antaranya:
- Tersangka merupakan pelaku pertama kali.
- Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan.
- Tersangka dan korban telah saling memaafkan, dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- Masyarakat setempat memberikan respons positif terhadap proses ini.
**Kejaksaan Negeri Lebong:**
Kasus kedua melibatkan tersangka Memi Kuswirawati alias Memi binti Amir Husen, yang didakwa dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan. Pertimbangan yang mendasari penerapan keadilan restoratif pada kasus ini adalah:
- Tersangka merupakan pelaku pertama kali.
- Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- Tersangka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Korban telah memaafkan tersangka dengan sukarela.
- Proses perdamaian dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi.
- Tersangka telah melakukan penggantian kerugian korban sebesar Rp 4.000.000.
- Respons positif dari masyarakat setempat.
Kedua pengajuan tersebut disetujui oleh JAMPIDUM melalui Direktur OHARDA, menandakan komitmen Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara. Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.
Dalam proses ini, partisipasi aktif dari kedua belah pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Kejaksaan Tinggi Bengkulu berharap bahwa penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, khususnya yang melibatkan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana.
Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta harmoni di tengah masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sering kali overkapasitas.
Kejaksaan Tinggi Bengkulu terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam setiap penanganan perkara, guna menciptakan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
