Skip to main content

Kejati Bengkulu dan Angkasa Pura II Tandatangani PKS untuk Perkuat Kepatuhan Hukum

Kejati Bengkulu dan Angkasa Pura II Tandatangani PKS untuk Perkuat Kepatuhan Hukum.Senin(29/7)(Herdianson - teropongpublik.co.id)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Angkasa Pura II Kantor Cabang Fatmawati Soekarno Bengkulu. Acara penandatanganan ini berlangsung di Aula Sasana Bina Karya Kejati Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hadir pula General Manager (GM) Angkasa Pura II Kantor Cabang Fatmawati Soekarno beserta jajarannya.

Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta memperkuat fungsi hukum dan kepatuhan di lingkungan Angkasa Pura II. PKS ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum yang mungkin dihadapi oleh Angkasa Pura II Kantor Cabang Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Angkasa Pura II. "Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih patuh hukum dan bebas dari masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujarnya.

General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang Fatmawati Soekarno Bengkulu juga menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. "Kami percaya, dengan adanya dukungan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kami akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin timbul di masa mendatang," tuturnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menambahkan bahwa kerjasama ini akan mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan operasional Angkasa Pura II, termasuk penanganan sengketa perdata dan kepatuhan terhadap peraturan tata usaha negara. "Kami siap mendukung Angkasa Pura II dalam menghadapi berbagai isu hukum yang kompleks, dengan memberikan pendampingan hukum yang komprehensif dan berkualitas," tegasnya.

GM Angkasa Pura II Kantor Cabang Fatmawati Soekarno Bengkulu juga menyebutkan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan standar kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan. "Kami yakin, sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan membantu kami dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah hukum secara lebih efektif," ujarnya.

Acara penandatanganan PKS ini ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara kedua belah pihak, menandai dimulainya babak baru dalam kerjasama hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor transportasi udara di Bengkulu.

Penandatanganan ini merupakan langkah nyata dari komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan lingkungan operasional yang lebih aman dan sesuai dengan hukum. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan setiap tantangan hukum dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien, sehingga Angkasa Pura II dapat terus memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa bandara.

Sebagai bagian dari kerjasama ini, kedua pihak juga sepakat untuk mengadakan pertemuan berkala guna mengevaluasi dan memantau implementasi perjanjian ini. "Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan melakukan evaluasi secara rutin demi memastikan bahwa tujuan kerjasama ini tercapai dengan optimal," pungkas Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Dengan adanya PKS ini, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Angkasa Pura II berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan efektif di Indonesia.
Pewarta: Herdianson 
Editing: Adi Saputra