TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bengkulu Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan koordinasi lintas instansi.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama, khususnya dalam memastikan keakuratan identitas kependudukan calon jemaah haji.
Dalam kunjungan kerja itu, kedua instansi membahas sejumlah hal strategis, mulai dari pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga validasi data calon jemaah haji.
Koordinasi tersebut dinilai penting karena ketepatan data administrasi kependudukan menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
Perwakilan Kemenhaj Bengkulu Tengah, Kharnolis, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi antarinstansi, tetapi juga menjadi momentum menyampaikan perkembangan pelaksanaan program penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan satu tahun berdirinya Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam kesempatan itu, pihaknya turut menjelaskan adanya perubahan mekanisme pengalokasian kuota haji yang sebelumnya menggunakan pembagian berdasarkan kabupaten dan kota, kini menerapkan sistem kuota pada tingkat provinsi.
Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap mekanisme penentuan jemaah yang berhak diberangkatkan, termasuk bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.
Untuk keberangkatan tahun 2026, calon jemaah asal Bengkulu Tengah diprioritaskan dari kelompok lanjut usia (lansia). Kebijakan ini menjadi salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat agar memperoleh informasi yang tepat mengenai proses dan ketentuan keberangkatan haji.
Kharnolis menegaskan, koordinasi dengan Dukcapil memiliki peran penting dalam mendukung proses administrasi tersebut. Pemadanan NIK dan pemeriksaan identitas diperlukan untuk meminimalkan ketidaksesuaian data yang berpotensi menghambat pelayanan kepada calon jemaah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah menyambut baik koordinasi yang dilakukan Kemenhaj. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data kependudukan sekaligus mendorong masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi identitas yang akurat.
Optimalisasi Identitas Kependudukan Digital juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. IKD diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses identitas kependudukan secara digital serta mendukung peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Melalui kerja sama ini, Kemenhaj dan Dukcapil Bengkulu Tengah diharapkan dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, terutama dalam memastikan data calon jemaah haji sesuai dengan dokumen kependudukan yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih tertib, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan data kependudukan yang valid serta koordinasi yang semakin kuat, proses pelayanan administrasi calon jemaah haji asal Bengkulu Tengah diharapkan berjalan lebih lancar, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci dengan lebih baik.
Pewarta : Rizon
Editing: Adi Saputra
