TEROPONGPUBLIK.CO.ID– Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengintensifkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyukseskan program unggulan “Bantu Rakyat”, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Program yang diinisiasi oleh Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian tersebut menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat evaluasi yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Rapat yang berlangsung di Ruang Merah Putih Kantor Gubernur pada Senin (20/4) itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Herwan Antoni.
Dalam keterangannya, Herwan menekankan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam memastikan program Bantu Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada sinergi dan kontribusi nyata dari seluruh OPD.
“Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian program, tetapi juga sejauh mana dukungan ASN terhadap program strategis, baik yang berskala nasional maupun yang menjadi prioritas kepala daerah,” ujar Herwan.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mendorong setiap OPD untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi ini mencakup sektor pajak, retribusi, hingga potensi zakat yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap program sosial.
Program Bantu Rakyat sendiri saat ini dijalankan melalui skema pembiayaan non-APBD, dengan mengedepankan partisipasi sosial dan solidaritas ASN. Sejumlah kegiatan yang telah berjalan antara lain program sedekah nasi bungkus (Sinabung), zakat profesi ASN, infak harian, serta program orang tua asuh bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain aspek sosial, Pemprov Bengkulu juga memberikan perhatian pada penguatan mental dan spiritual ASN. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Retret Merah Putih yang bertujuan membangun integritas, kedisiplinan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Program ini tidak hanya berdampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga membentuk karakter ASN agar lebih peduli dan responsif terhadap kondisi sosial di sekitarnya,” tambah Herwan.
Di sisi lain, upaya peningkatan penghimpunan dana sosial keagamaan juga terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu tengah mengkaji penerapan kewajiban zakat sebesar 2,5 persen bagi pelaku usaha.
Ketua Baznas Provinsi Bengkulu, Romli bin Ronan, mengungkapkan bahwa kontribusi zakat profesi dari ASN menunjukkan tren positif. Saat ini, dana zakat yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp800 juta setiap bulan.
“Dana tersebut akan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil,” jelas Romli.
Ia menilai, optimalisasi zakat memiliki potensi besar dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana zakat dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Secara keseluruhan, sinergi antara ASN, OPD, dan lembaga keagamaan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program Bantu Rakyat. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap, melalui kolaborasi yang solid, manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
