TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama Pemerintah Kota Kotamobagu dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara resmi menggelar deklarasi damai untuk mengakhiri perselisihan antarkampung yang melibatkan warga Desa Poopo dan Kelurahan Upai, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Poopo Barat tersebut menjadi langkah krusial untuk meredam potensi bentrokan susulan sekaligus memulihkan stabilitas keamanan dan hubungan kemasyarakatan di kedua wilayah.
Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi menekankan pentingnya deteksi dini serta koordinasi cepat antara pemerintah desa, kecamatan, dan aparat keamanan. Menurutnya, pemicu utama perselisihan yang cepat menyulut emosi warga adalah maraknya narasi provokatif di media sosial serta konsumsi minuman keras.
"Perdamaian tidak akan ada manfaatnya jika hanya di mulut atau catatan administrasi. Perdamaian yang sesungguhnya harus lahir dari dalam hati," ujar Yusra saat memberikan arahan.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M., yang hadir bersama Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, menyoroti tindakan pencegahan konkret di lapangan, termasuk membubarkan titik-titik kumpul remaja guna mengantisipasi timbulnya perselisihan baru yang berisiko memicu penggunaan senjata tajam.
Weny menyayangkan pertikaian tersebut mengingat masyarakat yang berselisih sebenarnya masih merupakan kerabat dekat. Ia mengimbau warga menjaga nama baik daerah agar kekompakan persaudaraan di Bolaang Mongondow Raya (BMR) tetap terjaga, sehingga roda perekonomian dan program bantuan pemerintah dapat berjalan lancar.
"Jangan bikin malu kita semua. Biarlah masalah ini menjadi rahasia kita bersama dan jangan sampai terdengar oleh daerah tetangga. Kita jaga rahasia ini agar kekompakan Bolaang Mongondow Raya tetap terjaga," imbau Weny.
Dari perspektif keamanan, Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Manashe Lomo menilai bentrokan yang sempat memakan korban jiwa/luka hingga mengenai aparat disebabkan oleh gejolak emosi generasi muda yang belum stabil. Ia mengingatkan bahwa pembinaan remaja merupakan tanggung jawab bersama yang berawal dari lingkungan keluarga.
"Saya meyakini kita semua yang hadir di sini tidak menginginkan adanya konflik. Hanya saja, mungkin saat itu kita belum bisa menahan emosi. Terlebih lagi, mayoritas yang turun ke lokasi kejadian adalah anak-anak muda yang emosinya masih labil. Anak-anak itu lahir dari kita, dan dua pertiga waktu mereka ada di lingkungan keluarga. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membina mereka," tutur Manashe.
Sementara itu, dari sudut pandang penegakan hukum, Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel Pontoh menjelaskan bahwa kepolisian telah mengambil langkah prosedural sesuai KUHAP serta tindakan tegas terukur untuk mencegah bentrokan meluas. Masyarakat diminta menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan isu liar atau berita hoaks. Terkait opsi penyelesaian kekeluargaan melalui restorative justice, hal tersebut diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
"Kalau sudah terjadi sesuatu, tolong kita harus hormati proses hukum itu. Jangan kita memprovokasi ataupun menyebarluaskan isu-isu liar. Soal tindakan tegas terukur kemarin, kami mohon maaf, tapi ingat bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku kejahatan. Kalau ada masalah sekecil apa pun, segera manfaatkan layanan bebas pulsa Call Center 110 agar dapat kami tindak lanjuti secara cepat," pukas Romel.
Melalui deklarasi damai ini, seluruh pihak sepakat untuk saling memaafkan, menghentikan provokasi di media sosial, serta mengaktifkan kembali peran Poskamling di setiap desa dan kelurahan. Para pimpinan daerah dan aparat berharap kesepakatan ini dipatuhi secara tulus agar aktivitas perekonomian serta mobilitas warga Desa Poopo dan Kelurahan Upai dapat kembali berjalan normal tanpa rasa takut.
Pewarta : Gusman
Editing : Adi Saputra
