TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>Pemerintah Kota Bengkulu memaparkan strategi efisiensi anggaran yang akan menjadi fondasi utama penguatan kemandirian fiskal daerah pada tahun anggaran 2026. Langkah ini ditempuh melalui pemangkasan sejumlah belanja pegawai yang dinilai kurang produktif, kemudian mengalihkannya ke sektor pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kebijakan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elfian, dalam rapat penyampaian pengantar nota penjelasan Wali Kota Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Rapat berlangsung di ruang Ratu Agung, Kantor DPRD Kota Bengkulu, Senin (17/11).
Dalam paparannya, Tony menegaskan bahwa pemerintah kota menempatkan efisiensi sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dana yang berhasil dihemat dari belanja pegawai akan dialihkan ke program prioritas seperti penanganan banjir, pembangunan dan perbaikan jalan, serta pembenahan kawasan pasar tradisional.
“Kita fokuskan seperti penanggulangan banjir, pembangunan jalan, penanganan pasar. Pemangkasan ini dilakukan demi memastikan keseimbangan fiskal dan agar dana transfer pusat dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Tony.
Selain mendorong efisiensi, Pemkot Bengkulu juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Untuk tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar **Rp386 miliar**, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Sumber PAD Kota Bengkulu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya. Pemerintah kota berupaya mengoptimalkan potensi tersebut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk perbaikan sistem pemungutan pajak serta peningkatan pelayanan publik agar partisipasi wajib pajak meningkat.
Tony menjelaskan bahwa peningkatan target PAD merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi. Dengan mengurangi belanja yang tidak mendesak, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk memperbesar porsi anggaran produktif. Dalam jangka panjang, strategi ini akan mendorong kemandirian fiskal serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
“Pada intinya, ini strategi pemerintah untuk menjalankan efisiensi anggaran sambil tetap memprioritaskan peningkatan PAD dan program pembangunan yang produktif,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga menekankan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Pemkot Bengkulu ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan outcome yang jelas, terutama bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Sejumlah program prioritas telah disusun untuk menampung hasil efisiensi. Selain penguatan infrastruktur, pemerintah juga merencanakan pengembangan fasilitas umum, peningkatan layanan publik, serta penataan kawasan ekonomi yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha masyarakat.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemkot Bengkulu berharap dapat menciptakan tata kelola anggaran yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, tahun anggaran 2026 diharapkan menjadi momentum bagi Kota Bengkulu untuk bergerak menuju daerah yang lebih mandiri secara fiskal sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
