TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Kinerja Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan yang signifikan di era PJ Walikota Arif Gunadi dan Kadis Drs. Eddyson. Beberapa tahun terakhir, pajak parkir, rumah makan, dan restoran dianggap kurang maksimal dalam penyetoran pajak dan retribusi, mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu mengalami penurunan yang cukup mencolok. Situasi ini memaksa Pemerintah Kota untuk mengambil pinjaman ratusan miliar dari Bank Jabar Banten untuk mendukung aktivitas pembangunan.
Dalam keterangan dari Kadis Bapenda Kota, Drs. Eddyson, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) Kajari Kota Bengkulu untuk melakukan evaluasi dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Ini terkait dengan pengelolaan pajak parkir oleh pihak ketiga selama beberapa tahun terakhir, yang terindikasi menyulitkan juru parkir dan merugikan pendapatan daerah. Kajari Yunhita Arifin, SH MH, menjelaskan bahwa izin untuk semua zona pajak parkir akan berakhir pada tahun 2023, bahkan dua zona akan habis pada bulan Oktober ini.
Saat ini, Kajari kota masih melakukan evaluasi, dan dia menyarankan Bapenda untuk melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir yang tetap diberdayakan. Eddyson mengakui bahwa sebagai koordinator pemungut pajak dan retribusi pinggir jalan, dia sangat bersemangat melihat pemungutan pajak dan retribusi dari wajib pajak dan juru parkir langsung masuk ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Dia optimis bahwa PAD akan mengalami peningkatan drastis. Saat ini, pajak terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan sudah mencapai target. Meskipun masih ada kekurangan sekitar 40% dari target PAD ratusan miliar, Eddyson yakin bahwa dalam tiga bulan ke depan, kekurangan tersebut dapat teratasi.
Perkembangan bisnis rumah makan dan restoran yang pesat di Kota Bengkulu, terutama setelah pandemi COVID-19, serta maraknya dunia hiburan, hotel, dan kafe sebagai sumber pajak, turut mendukung peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, menjelang pemilu 2024, pendapatan dari pajak reklame juga diperkirakan akan meningkat karena adanya baliho-baliho kampanye caleg yang tersebar di berbagai sudut kota. Eddyson juga menyuarakan keluhan terkait beberapa rumah makan yang dimiliki oleh oknum dan pengusaha tenar yang enggan membayar pajak secara benar dan maksimal. Oleh karena itu, ia telah berkoordinasi dengan Kajari untuk melakukan uji petik di lapangan guna memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik,"jelasnya.kepada Awak media.www.teropongpublik.co.id .diruang kerjanya.Kamis.05/10/2023
Penulis : Abas Toni
Editor : Adi Saputra
