TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu, R.A Denni, mengungkapkan bahwa saat ini 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di provinsi tersebut sedang dalam pembinaan langsung oleh pihak Pertamina. Alasannya adalah adanya pelanggaran terhadap aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.
Dalam pernyataannya, R.A Denni menjelaskan, "Ada 12 SPBU yang sedang dibina oleh Pertamina terkait ketentuan penjualan. Kasihan mereka (SPBU), berbagai alasan permasalahan muncul mulai dari cara pembuatan barcode hingga penggunaan plat nomor palsu. Hal ini terungkap oleh Pertamina, kadang-kadang SPBU tidak menyadari pelanggaran tersebut."
Lebih lanjut, Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menegaskan bahwa saat ini Provinsi Bengkulu tidak memiliki aturan sendiri terkait penyaluran BBM. Aturan yang berlaku berasal dari BPH Migas, sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu bertugas untuk mensosialisasikan dan menyampaikan aturan tersebut kepada masyarakat.
"Dalam hal aturan, kami sebagai Pemerintah Provinsi tidak membuat aturan sendiri. Kami hanya menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas atau Pertamina. Tugas kami sebagai perwakilan pusat di daerah adalah menyampaikan dan mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat," tutup pernyataan R.A Denni.
Sementara Provinsi Bengkulu tidak memiliki regulasi internal terkait penyaluran BBM, tugas Pemerintah Provinsi adalah memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti BPH Migas atau Pertamina dijalankan dengan baik dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat, termasuk SPBU di wilayah tersebut.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra