TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seluma, Almedian Saleh, S.K.M., M.E., memimpin rapat persiapan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Seluma pada Rabu (10/9/2025) dan dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Turut serta dalam rapat tersebut perwakilan dari Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta perwakilan dari Setda Seluma. Kehadiran lintas OPD ini mencerminkan pentingnya koordinasi yang solid dalam menyiapkan data dan informasi guna mendukung pengukuran IPKD.
Dalam arahannya, Almedian menegaskan bahwa pelaksanaan IPKD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kewajiban yang bersifat nasional. “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instruksi langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, setiap OPD harus memahami peran dan tugasnya masing-masing agar pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang valid,” ujarnya.
Ia menambahkan, IPKD berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi menjadi aspek utama yang akan diukur melalui indeks tersebut. “Indeks ini menjadi cerminan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance,” tegasnya.
Selain itu, rapat persiapan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antar-OPD terkait mekanisme pengisian data, indikator yang harus dipenuhi, serta penyusunan laporan yang nantinya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Almedian berharap, dengan adanya koordinasi awal, potensi kendala dapat diminimalisir sejak dini sehingga target waktu penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
Perwakilan OPD yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan serta kendala yang mungkin dihadapi dalam pengumpulan data. Hal ini penting agar setiap unit kerja dapat menyiapkan strategi penyusunan data keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan.
Pengukuran IPKD sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Hasil dari pengukuran ini nantinya tidak hanya menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tahun-tahun berikutnya.
Almedian optimistis, dengan komitmen bersama seluruh OPD, Kabupaten Seluma mampu memperoleh hasil yang baik dalam penilaian IPKD tahun ini. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak hanya sekadar angka, melainkan gambaran nyata atas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Jika keuangan daerah dikelola dengan baik, maka pembangunan dapat berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tutupnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
