TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut positif wacana Pemerintah Pusat yang berencana mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Dedy, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka akan memberikan dampak besar bagi kondisi keuangan daerah. Pemerintah Kota Bengkulu akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kebijakan itu terealisasi tentu menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah. Dengan berkurangnya beban pembayaran gaji PPPK, ruang fiskal akan menjadi lebih longgar sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan,” ujar Dedy Wahyudi.
Dedy menjelaskan, saat ini sebagian besar pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan menjadi cukup terbatas karena harus menyesuaikan dengan berbagai kewajiban belanja yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan secara serius usulan pengalihan pembayaran gaji PPPK ke APBN. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, Dedy menegaskan bahwa keterbatasan fiskal yang saat ini terjadi tidak membuat Pemerintah Kota Bengkulu berhenti bekerja. Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran, berbagai program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan, sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah saat ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan, serta penanganan sistem drainase untuk mengurangi potensi banjir saat curah hujan tinggi.
“Kami tetap berupaya menjawab kebutuhan masyarakat. Banyak warga yang meminta perbaikan jalan lingkungan, lampu jalan, hingga penanganan drainase yang sering meluap ketika hujan deras. Karena itu, anggaran yang tersedia kami fokuskan untuk pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Dedy, strategi pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan agar program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan. Walaupun terdapat beberapa kegiatan yang harus dikurangi atau dibatasi, pembangunan fisik dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama.
Ia juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK, serta seluruh masyarakat Kota Bengkulu untuk terus bersyukur dan mendukung upaya pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.
Dedy menilai sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah kondisi anggaran yang tidak selalu ideal.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di berbagai sektor, mulai dari administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya.
“Walaupun ada efisiensi anggaran, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Itu yang terus kami jaga. Pemerintah Pusat juga memiliki komitmen besar untuk mendorong kemajuan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional,” tegas Dedy.
Wacana pengalihan pembayaran gaji PPPK ke APBN saat ini masih dalam tahap usulan dan pembahasan. Namun, banyak pemerintah daerah menyambut baik gagasan tersebut karena dinilai dapat membantu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan membuka peluang lebih besar bagi percepatan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
