TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Kota Pagar Alam mulai mencari jalan keluar atas persoalan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang masih terkendala anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, di Ruang Rapat Besemah Tige (III), Kamis (5/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan kepegawaian. Di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta Direktur Rumah Sakit Daerah Besemah.
Pertemuan ini digelar untuk membahas secara khusus mengenai alokasi belanja pegawai bagi PPPK paruh waktu yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah OPD diketahui mengalami keterbatasan anggaran sehingga pembayaran gaji bagi pegawai dengan skema kerja tersebut belum dapat diakomodasi secara optimal.
Dalam arahannya, Sekda Zaily Oktosab menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar hak para PPPK paruh waktu tetap dapat terpenuhi. Menurutnya, persoalan anggaran tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kesejahteraan pegawai yang telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD agar permasalahan yang muncul bisa diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya menata kembali alokasi anggaran sehingga pembayaran gaji bagi PPPK paruh waktu dapat dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah kota tentu berusaha mencari solusi terbaik agar persoalan terkait gaji PPPK paruh waktu yang terjadi di beberapa OPD dapat segera diatasi,” ujar Zaily dalam rapat tersebut.
Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah yang masih menghadapi kendala anggaran agar segera melakukan langkah-langkah penyesuaian. Ia meminta setiap OPD melakukan evaluasi terhadap struktur belanja yang dimiliki sehingga kebutuhan pembayaran gaji pegawai dapat diprioritaskan.
Menurutnya, langkah ini penting agar para PPPK paruh waktu tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepastian pembayaran gaji juga dinilai berpengaruh terhadap motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam pembahasan rapat tersebut, para peserta juga menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi anggaran di masing-masing instansi. Beberapa OPD mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran terjadi karena adanya penyesuaian belanja daerah pada tahun anggaran berjalan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong agar setiap instansi dapat menemukan solusi terbaik melalui penataan anggaran maupun langkah efisiensi. Hal ini dilakukan agar seluruh PPPK paruh waktu tetap dapat menerima gaji pada tahun 2026.
Dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa pembayaran gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Namun demikian, pemerintah daerah tetap mendorong agar instansi yang mengalami kendala dapat segera mencari alternatif penyelesaian.
OPD yang masih menghadapi keterbatasan anggaran juga diminta segera melakukan langkah-langkah strategis agar seluruh PPPK paruh waktu tetap mendapatkan hak pembayaran gaji. Pemerintah Kota Pagar Alam berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.
Melalui koordinasi yang intensif antara perangkat daerah, Pemkot Pagar Alam optimistis persoalan terkait penganggaran gaji PPPK paruh waktu dapat diatasi. Dengan demikian, keberadaan pegawai dengan skema kerja tersebut tetap dapat mendukung jalannya pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pagar Alam secara optimal.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
