TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Pagar Alam terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Hal ini ditegaskan dalam rapat monitoring Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Besemah Satu Sekretariat Daerah tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat langkah strategis ke depan. Fokus utama pembahasan adalah tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan laporan Inspektorat, nilai IPKD Kota Pagar Alam tahun 2025 tercatat sebesar 61,20 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil verifikasi mutu serta faktor koreksi atas Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi instrumen penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Capaian ini dinilai masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan standar nasional dalam upaya pencegahan korupsi. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki berbagai indikator yang masih belum optimal, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Sekda Zaily Oktosab menekankan pentingnya sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong peningkatan nilai IPKD. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sejumlah indikator yang harus segera dibenahi secara serius dan berkelanjutan.
“Masih ada beberapa komponen penilaian yang perlu kita lengkapi. Oleh karena itu, seluruh OPD harus lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zaily.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi bukan sekadar memenuhi target angka, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, pelayanan publik yang prima menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, Sekda meminta setiap perangkat daerah untuk kembali mengaktifkan berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan publik serta memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan dalam penilaian IPKD.
“Kita harus memastikan seluruh mekanisme pelayanan berjalan optimal. Jika masih ada kekurangan, segera lakukan perbaikan agar capaian kita bisa meningkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zaily juga mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan dukungan maksimal dalam upaya peningkatan nilai IPKD. Ia menilai, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Inspektorat, kepala OPD, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam forum itu, masing-masing perangkat daerah diminta untuk menyampaikan progres tindak lanjut serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kota Pagar Alam optimistis dapat meningkatkan capaian IPKD pada tahun mendatang. Upaya pembenahan akan difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari reformasi birokrasi yang dilakukan.
Ke depan, Pemkot Pagar Alam menargetkan nilai IPKD dapat meningkat signifikan melalui kerja sama yang solid dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek pelayanan pemerintahan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
