TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi strategis bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 11 Maret 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Mourits Panjaitan.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pembinaan, pemantauan, serta asistensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Horas Panjaitan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan prioritas.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur Helmi Hasan yang telah menjalankan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Tahun 2025 dan juga surat edaran Menteri Dalam Negeri. Pemprov Bengkulu telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan,” ujar Horas.
Menurut Horas, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Bengkulu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga menjadi contoh baik dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Ia menilai program “Bantu Rakyat” yang diusung Gubernur Helmi Hasan telah berjalan konsisten dengan prioritas pembangunan nasional, utamanya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan konektivitas wilayah.
Salah satu capaian signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut adalah pengalihan anggaran sebesar Rp560 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini dinilai sejalan dengan instruksi Mendagri yang menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran daerah untuk kegiatan yang bersifat mandatori, termasuk peningkatan infrastruktur dasar.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar sektor infrastruktur, tetapi juga mencakup pendidikan dan kesehatan sebagai sektor vital dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Efisiensi ini juga kita arahkan untuk mendukung sektor pendidikan melalui pembangunan sarana penunjang seperti toilet dan pagar sekolah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan layanan kesehatan, khususnya untuk meningkatkan akses dan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah,” jelas Herwan.
Lebih lanjut, Herwan menekankan bahwa Pemprov Bengkulu akan terus berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga menyampaikan sejumlah masukan teknis terkait optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Umum (DAU), serta pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus meningkatkan sinergi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, langkah-langkah yang diambil dapat memperkuat fondasi fiskal daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
