TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan agar seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi ditetapkan secara resmi sebagai bagian dari Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Penetapan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai bentuk penguatan komitmen dalam pembangunan kependudukan sejak usia sekolah.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat membuka kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Kegiatan ini berlangsung di Balai Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Selasa (16/12).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Mian didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, serta dihadiri perwakilan instansi terkait di bidang pendidikan dan kependudukan.
Mian menegaskan, SMA dan SMK merupakan kewenangan langsung Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga perlu adanya penetapan resmi agar seluruh satuan pendidikan tersebut dapat terintegrasi dalam Program SSK secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian dan prestasi yang telah diraih Bengkulu dalam pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan.
“Saya mewakili Bapak Gubernur menyampaikan secara sederhana, agar melalui Dinas Pendidikan usulan ini dapat disampaikan kepada Pak Gubernur. Seluruh SMA dan SMK agar di-SK-kan menjadi bagian dari Program Sekolah Siaga Kependudukan, sebagai upaya kita mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai,” ujar Mian.
Ia menambahkan, Program SSK memiliki peran strategis dalam membekali generasi muda dengan pemahaman tentang isu kependudukan, perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan sejak dini, diharapkan para pelajar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis SSK ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan orientasi SSK yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pusat beberapa bulan lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis serta menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Program SSK di daerah.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur pendidikan, di antaranya perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta seluruh Cabang Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BKKBN berharap Program Sekolah Siaga Kependudukan dapat diterapkan secara optimal di seluruh satuan pendidikan menengah. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi pusat pembelajaran akademik, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan kependudukan di masa depan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
