TEROPONGPUBLIK.CI.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Sinkronisasi program menjadi perhatian utama agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dari tingkat provinsi hingga daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Selasa (18/8/2026). Pertemuan itu diikuti para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu untuk menyamakan prioritas pembangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pada tahun mendatang.
Dalam rancangan pembangunan 2027, Pemprov Bengkulu mengangkat tema “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah.”
Tema tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pelayanan dasar, kesempatan usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan, kolaborasi pemerintah menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan. Menurutnya, terdapat enam isu strategis yang perlu ditangani secara bersama, yakni tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, ekonomi dan daya saing, infrastruktur dan konektivitas, lingkungan serta kebencanaan, dan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.
Dari enam isu tersebut, pemerintah kemudian menyusun tujuh prioritas pembangunan daerah untuk 2027. Prioritas itu meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, menjaga harmoni lingkungan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses masyarakat madani, mengembangkan ekonomi rakyat melalui hilirisasi, memperkuat kemandirian pangan, serta mendorong wisata hijau.
Helmi mengatakan, koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dibutuhkan agar program pemerintah pusat dapat dikawal secara optimal. Di sisi lain, program yang dibiayai melalui APBD Provinsi Bengkulu juga harus memperoleh dukungan pemerintah daerah.
Ia menilai komunikasi dua arah penting dilakukan agar kebutuhan daerah dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi, sementara kebijakan provinsi bisa diterjemahkan secara tepat di tingkat kabupaten dan kota.
Rapat tersebut juga menjadi momentum untuk membahas sejumlah agenda pemberdayaan masyarakat. Komite Bersama Sosial Bersatu (KBSB) Bengkulu menyiapkan berbagai program yang mencakup kegiatan fisik maupun nonfisik.
Program tersebut diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sarana dasar, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat.
Sejumlah program fisik yang disiapkan antara lain pembangunan sumur bor di desa yang mengalami keterbatasan air bersih. Selain itu, terdapat rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan sekolah dan madrasah, pembangunan fasilitas MCK dan jambanisasi, serta rehabilitasi rumah ibadah.
KBSB juga mendorong pemasangan kincir pembangkit listrik mikrohidro di kawasan yang belum memperoleh akses listrik, khususnya wilayah yang mempunyai potensi sumber daya air. Program ini diharapkan mampu membuka akses energi sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di daerah terpencil.
Dalam rapat tersebut, Helmi turut menyampaikan capaian Provinsi Bengkulu dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Prestasi itu mendapat apresiasi pemerintah pusat melalui penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan di Palembang pada 26 April 2026. Atas capaian itu, Provinsi Bengkulu memperoleh dukungan dana pemerintah sebesar Rp6 miliar.
Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Semarak Merah Putih yang akan digelar di 12 titik yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Helmi menjelaskan, rangkaian Semarak Merah Putih akan dimulai di Kabupaten Kaur pada Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat.
Tidak hanya menampilkan hiburan, kegiatan tersebut juga dirancang menjadi ruang promosi seni dan budaya daerah. Pelaku UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat dan pengunjung.
Sejumlah artis nasional juga dijadwalkan hadir untuk memeriahkan rangkaian kegiatan. Setelah pelaksanaan perdana di Kaur, agenda serupa akan dilanjutkan secara bergilir ke kabupaten dan kota lainnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kegiatan tersebut mampu menjadi sarana memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pelibatan UMKM, komunitas seni, dan masyarakat menjadi bagian penting agar dampak kegiatan tidak hanya bersifat seremonial.
Dengan penyelarasan program pembangunan 2027 dan pelaksanaan berbagai agenda pemberdayaan, Pemprov Bengkulu menargetkan pembangunan daerah dapat bergerak lebih terarah. Sinergi lintas pemerintahan diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas pemerataan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing Bengkulu secara berkelanjutan.
Editing : Amg
Editing : Adi Saputra
