Skip to main content

Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan Lewat Sentra Komando Daerah

Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan Lewat Sentra Komando Daerah

TEROPONGPUBLIK.CO   <<>>>  Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Rosjonsyah Mian terus menunjukkan langkah konkret dalam upaya percepatan penurunan angka stunting serta penanggulangan kemiskinan di daerah. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur, Rabu (30/7).

Wakil Gubernur Mian yang memimpin langsung jalannya rapat menyampaikan bahwa keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak bisa dilepaskan dari penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, Mian mendorong setiap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu segera membentuk dan mengoperasikan Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting sebagai pusat kendali data dan pelaksanaan intervensi program.

“Setiap kabupaten dan kota wajib memiliki Sentra Komando. Tujuannya jelas, untuk mengintegrasikan data serta memastikan bahwa langkah intervensi yang kita ambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Mian dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Mian menjelaskan bahwa sentra komando ini akan menjadi pusat konsolidasi data di daerah, yang nantinya akan diakumulasi di tingkat provinsi. Dengan tersedianya data yang faktual dan aktual, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menyusun program strategis yang tepat sasaran.

“Untuk itu, mari kita samakan persepsi dan pola pikir. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Data menjadi kunci dalam mengambil kebijakan. Semua pihak harus berpegang pada satu data yang sama agar sinkronisasi program bisa berjalan optimal,” tegas Mian.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga vertikal merupakan bagian penting dari strategi menyeluruh dalam menangani permasalahan stunting, yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan akses layanan dasar.

Rapat koordinasi ini menjadi momen strategis karena turut dihadiri oleh seluruh wakil kepala daerah se-Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menyambut positif semangat bersama yang ditunjukkan seluruh pihak. Menurutnya, kehadiran para wakil bupati dan wakil wali kota menjadi langkah awal dalam penyatuan komitmen dan penyamaan persepsi menuju satu tujuan besar: menurunkan angka stunting di Bengkulu hingga ke angka satu digit.

“Kita semua memiliki peran dalam mewujudkan target nasional. Dengan kehadiran para wakil bupati dan wakil wali kota hari ini, saya optimistis langkah kita ke depan akan lebih terarah dan sinergis,” ujar Yuliswani.

Ia menambahkan bahwa target penurunan angka stunting bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi saja. Diperlukan keterpaduan program dan kesatuan visi antarinstansi serta dukungan aktif dari masyarakat.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, yang turut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting. Ia juga menyoroti peran penting kader pendamping keluarga serta tenaga kesehatan dalam menyukseskan program intervensi gizi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni Tobing, yang hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pendirian sentra komando di daerah. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu siap mendukung penuh program provinsi dan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut di tingkat kota.

Rapat koordinasi TPPS kali ini turut dihadiri pula oleh sejumlah wakil bupati, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, sosial, dan perencanaan pembangunan.

Dengan terbentuknya Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di seluruh kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan berbasis data, sehingga kebijakan intervensi bisa lebih cepat, tepat, dan terukur.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyukseskan target nasional Indonesia Bebas Stunting 2030, serta mendukung visi Bengkulu Maju dan Sejahtera yang inklusif dan berkeadilan.

Pewarta  : Amg

Editing : Adi Saputra