TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, S.E., M.S.E., M.A., menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sosial dan Kesehatan Masyarakat se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin, 14 Juli 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota, serta berbagai unsur undangan lainnya yang memiliki peran strategis dalam isu-isu sosial dan kesehatan masyarakat.
Rakor ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang masih menjadi tantangan. Salah satu isu utama yang disoroti dalam rapat tersebut adalah penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama setelah mereka dinyatakan sembuh dan siap kembali ke masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas masih adanya penolakan dari pemerintah daerah asal terhadap ODGJ yang telah dinyatakan sembuh.
“Permasalahan yang sering muncul adalah ketika ODGJ sudah sembuh dan akan dipulangkan ke daerah asal, pihak pemerintah setempat kerap kali enggan menerima atau bahkan tidak mengakui keberadaan pasien tersebut. Seolah-olah mereka tidak pernah menjadi warga daerah tersebut,” ungkap Khairil Anwar.
Ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak berhenti pada tahap rehabilitasi medis saja, melainkan juga memerlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial yang normal di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk membuka diri dan bersinergi dalam menciptakan sistem pemulangan serta pendampingan yang terpadu dan manusiawi.
Pj. Sekda Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, menyatakan dukungannya terhadap perlunya pembenahan sistem penanganan masalah sosial, termasuk integrasi program lintas sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami di Kabupaten Seluma siap mendukung upaya kolektif untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk ODGJ, tetapi juga berbagai persoalan sosial lain seperti kemiskinan ekstrem, anak jalanan, disabilitas, hingga persoalan lansia terlantar,” ujar Deddy Ramdhani usai rapat.
Ia juga menambahkan pentingnya penguatan peran kelembagaan sosial seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BAZNAS, serta lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat dalam mendeteksi dini masalah sosial dan memberikan intervensi yang cepat serta tepat sasaran.
Selain penanganan ODGJ, rapat ini juga membahas evaluasi program-program bantuan sosial yang telah berjalan, serta strategi penguatan layanan kesehatan masyarakat pasca-pandemi. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong peningkatan sinergi antardaerah dalam mendata, menangani, dan mengintervensi masyarakat rentan melalui satu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang valid dan mutakhir.
Menutup rangkaian rapat, seluruh peserta sepakat untuk membentuk forum kerja lintas kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi rutin dalam menangani masalah sosial dan kesehatan secara kolaboratif. Pemerintah Provinsi juga akan menyiapkan regulasi dan dukungan anggaran agar rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor tersebut bisa segera diimplementasikan di lapangan.
Melalui koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, diharapkan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya di daerah-daerah seperti Kabupaten Seluma, bisa ditangani lebih optimal dan manusiawi ke depannya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
