TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Kehadirannya menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dirinya secara pribadi. Panggung diplomasi dunia ini menghadirkan kembali jejak perjuangan ayahnya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang pernah memainkan peran penting dalam diplomasi Indonesia di PBB pada akhir dekade 1940-an.
Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo bukan sekadar agenda rutin kenegaraan, melainkan kelanjutan dari tradisi panjang keluarga pejuang diplomasi. “Sebagaimana almarhum Prof. Sumitro yang berjuang di forum internasional, rakyat Indonesia berharap Presiden Prabowo juga akan mengangkat semangat multilateralisme dan memperjuangkan kepentingan dunia yang lebih adil,” ujar Dino.
Prof. Sumitro sendiri tercatat pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada masa 1948–1949, sebuah periode kritis dalam sejarah bangsa. Salah satu langkah diplomatik paling bersejarahnya adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert A. Lovett. Dokumen tersebut, yang kemudian dimuat di *The New York Times* pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda di Indonesia. Dalam memorandum itu, Sumitro menegaskan bahwa tindakan Belanda merupakan pelanggaran atas Perjanjian Renville sekaligus mencederai upaya PBB menjaga perdamaian dunia.
Selain itu, Sumitro juga menggalang dukungan internasional, terutama dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil membangun solidaritas untuk menekan Belanda agar menghentikan agresinya dan segera membebaskan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan. Upaya diplomasi berkelanjutan tersebut kemudian berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun berikutnya, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kini, lebih dari tujuh dekade kemudian, jejak diplomasi keluarga tersebut kembali hadir di panggung dunia melalui Presiden Prabowo. Dino menilai, pidato Prabowo di forum PBB akan membawa angin segar di tengah krisis multilateralisme global. “Multilateralisme saat ini sedang menghadapi tantangan besar, dan suara Indonesia sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menilai momen ini sangat strategis. Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat. “Saat ruangan masih penuh dan perhatian dunia tertuju, pesan Presiden Prabowo akan menjadi penentu arah diskusi dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” kata Hamdan di Jakarta, Jumat (19/9).
Setelah absen selama satu dekade, Indonesia akhirnya kembali menghadirkan kepala negara secara langsung dalam Sidang Umum PBB. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol kebangkitan peran Indonesia di panggung internasional, sekaligus menegaskan komitmen bangsa untuk terus berada di garis depan diplomasi global.
“Ini momentum penting yang menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten memperjuangkan multilateralisme dan siap mengambil bagian dalam menghadapi tantangan dunia,” pungkas Hamdan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
