Skip to main content

Surat Edaran Pengendalian Kuota BBM Dinyatakan Tidak Berlaku di Bengkulu

Surat Edaran Gubernur Nomor 500/1900/B.3/2023 mengenai Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berdasarkan pemberitahuan resmi yang dirilis oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Surat 100.3.4/006/B.3/2024.(ft : Istimewa)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Surat Edaran Gubernur Nomor 500/1900/B.3/2023 mengenai Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berdasarkan pemberitahuan resmi yang dirilis oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Surat 100.3.4/006/B.3/2024.

Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan bahwa distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu harus mematuhi prinsip kehati-hatian, akurasi, ketepatan sasaran, volumetri yang tepat, serta harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, Surat Edaran Gubernur Nomor: 500/1900/B.3/2023 Tanggal 20 Desember 2023 mengenai Pengendalian BBM Jenis Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Pertalite) di Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak berlaku mulai Tanggal 3 Januari 2024.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Isnan Fajri mengonfirmasi pencabutan Surat Edaran tersebut oleh Gubernur Rohidin Mersyah. Fajri menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok BBM akhir tahun dan menghapus pembatasan tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menerapkan kuota berjalan di tahun 2024.

"Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni menambahkan bahwa meskipun Surat Edaran Gubernur tidak berlaku, aturan terkait penggunaan BBM masih mengacu pada ketentuan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)."

Dalam keterangan selanjutnya, Raden Ahmad Denni menyebut bahwa ketentuan dari BPH Migas tidak hanya mengatur jenis kendaraan atau kepemilikan, tetapi juga jenis muatan yang diangkut. Kendaraan yang membawa muatan seperti batu bara, Galian C, dan sawit tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

"Situasi ini diharapkan dapat mengarahkan penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima," tambahnya.

Dengan penegasan ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat memihak kepada masyarakat yang sebenarnya berhak menerimanya, sementara kebijakan ini juga mengacu pada regulasi BPH Migas untuk memastikan penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Top of Form

Pewarta : Gunawan 

Editing : Adi Saputra