TEROPONGPUBLIK.CO <<>>> Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi Bengkulu yang digelar pada Selasa (30/7/2025) di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam kegiatan ini, Wabup didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, S.K.M., serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bengkulu Tengah, Septedy Muktara, S.E., M.Si.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, selaku Ketua TPPS Provinsi Bengkulu. Acara ini menjadi momentum penting bagi seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Wagub Mian menekankan urgensi pembentukan Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan pusat komando tersebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program intervensi berjalan secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
“Penurunan angka stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Harus ada keterlibatan semua pihak, baik itu dari sisi pendidikan, sanitasi, pangan, hingga perlindungan sosial. Oleh karena itu, setiap daerah perlu memiliki pusat komando yang bertugas mengintegrasikan seluruh program tersebut,” tegas Mian.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting, baik dari sisi teknis, data, hingga penguatan kapasitas kelembagaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, menyambut baik arahan Wakil Gubernur dan menyatakan bahwa Bengkulu Tengah berkomitmen untuk terus mengakselerasi upaya penanganan stunting. Menurutnya, Pemkab Bengkulu Tengah telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penguatan edukasi gizi, peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pembentukan kader pendamping keluarga.
“Arahan Wakil Gubernur sangat sejalan dengan langkah yang selama ini telah kami tempuh. Kami akan segera mengkaji pembentukan Sentra Komando di tingkat kabupaten sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi,” ujar Tarmizi.
Tarmizi juga menambahkan bahwa kolaborasi antarsektor menjadi kunci utama. Dukungan dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perangkat desa sangat diperlukan agar intervensi bisa menyentuh langsung rumah tangga berisiko stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, menjelaskan bahwa angka prevalensi stunting di Bengkulu Tengah menunjukkan tren menurun dalam dua tahun terakhir. Namun, tantangan tetap ada, terutama pada wilayah-wilayah terpencil dan keluarga dengan status sosial ekonomi rendah.
“Kami terus melakukan penguatan Posyandu, pelatihan kader, serta memberikan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, kami juga meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala,” ujar Barti.
Rapat koordinasi ini juga diisi dengan paparan dari masing-masing kabupaten/kota mengenai capaian, hambatan, dan rencana tindak lanjut dalam percepatan penurunan stunting. Beberapa daerah turut menyampaikan inovasi lokal, seperti program “Bapak Asuh Anak Stunting” serta pengembangan aplikasi pemantauan gizi anak.
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bengkulu Tengah, Septedy Muktara, turut menegaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan arah perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Kami akan memastikan agar alokasi anggaran dan kebijakan lintas sektor mendukung target nasional penurunan stunting hingga di bawah 14 persen pada 2026,” ujarnya.
Dengan semakin eratnya sinergi antarpemerintah daerah dan dukungan dari Pemerintah Provinsi, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat menjadi salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dalam waktu yang ditargetkan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
