TEROPONGPUBLIK.CO <<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani dua isu krusial yakni percepatan penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Rabu (30/7/2025).
Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. M. Rosjonsyah, S.IP., M.Si—akrab disapa Mian—dalam arahannya menekankan pentingnya pembentukan Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, sentra ini akan menjadi pusat konsolidasi data dan koordinasi kebijakan di lapangan.
“Setiap daerah harus membentuk Sentra Komando sebagai pusat data dan kendali program. Dengan begitu, data dari seluruh kabupaten dan kota bisa diintegrasikan di tingkat provinsi untuk mendukung intervensi yang lebih terukur dan tepat sasaran,” tegas Mian.
Ia menyampaikan bahwa efektivitas program sangat tergantung pada kesamaan persepsi dan keakuratan data antarlembaga. Menurutnya, selama ini masih terdapat perbedaan data antarinstansi yang menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Kita butuh data yang faktual dan aktual. Semua pihak, mulai dari dinas, BKKBN, hingga instansi desa, harus menggunakan satu data yang sama agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam forum yang juga dihadiri para wakil bupati dan pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tersebut, ditekankan pula pentingnya pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, sebagai Ketua TPPS Kabupaten Kepahiang, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan semua unsur, termasuk pemerintah desa dan kader kesehatan masyarakat.
“Kalau kita ingin hasil yang maksimal, maka semua unsur harus satu persepsi dan bergerak bersama. Sinergi ini harus sampai ke tingkat desa. Target kita jelas, angka stunting di Bengkulu harus turun hingga menyentuh satu digit,” ujar Hafizh.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan perangkat desa dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting sejak dini, terutama melalui pemantauan balita dan edukasi gizi keluarga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, menyoroti perlunya peningkatan kualitas intervensi melalui pemetaan keluarga berisiko stunting. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Bengkulu yang terus mendorong penguatan kelembagaan dan integrasi program berbasis data.
“Percepatan penurunan stunting memerlukan strategi terintegrasi. BKKBN mendukung penuh inisiatif pembentukan Sentra Komando sebagai pusat kendali program agar capaian target nasional bisa dipercepat,” jelas Zamhari.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta OPD teknis lainnya. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyamakan langkah, mengevaluasi capaian, serta merancang strategi bersama dalam mengakselerasi pencapaian target nasional.
Dengan terbentuknya Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di seluruh daerah, Pemprov Bengkulu berharap adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dan efektivitas intervensi di lapangan. Ini menjadi langkah konkret untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas dari belenggu kemiskinan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa setiap kabupaten/kota wajib segera menginventarisasi dan menyinkronkan data stunting dan kemiskinan, serta menyusun rencana aksi berbasis kebutuhan lokal, yang akan dikawal langsung oleh Sentra Komando di bawah koordinasi TPPS Provinsi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
