TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakor Pusda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (19/1/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Monitoring Centre Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Rakor Pusda TPID ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di tengah dinamika perekonomian nasional. Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah serta langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk terus mendukung kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi sekaligus memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan optimal di daerah.
“Terkait Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Kota Bengkulu siap memberikan dukungan sesuai kewenangan daerah, baik melalui kemudahan perizinan, pendataan kebutuhan masyarakat, maupun kolaborasi dengan pihak terkait. Program ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Ronny.
Selain itu, Ronny juga menyoroti potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang hari besar keagamaan yang kerap berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan kebutuhan pokok. Ia menilai, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar langkah antisipasi dapat dilakukan sejak dini, sehingga tidak menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan di daerah.
“Lonjakan harga tiket pesawat biasanya berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan instansi terkait untuk mencari solusi agar dampaknya terhadap inflasi bisa ditekan,” tambahnya.
Dalam Rakor tersebut juga dipaparkan kondisi inflasi terkini secara nasional. Pada minggu ketiga Januari 2026, tercatat sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Beberapa daerah yang masuk dalam kategori tersebut antara lain Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Kenaikan IPH di wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Adapun komoditas yang tercatat terus mengalami kenaikan harga meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Komoditas tersebut menjadi penyumbang utama tekanan inflasi karena merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Meski demikian, secara umum kondisi nasional masih relatif terkendali.
Sebaliknya, sebanyak 25 provinsi dilaporkan mengalami penurunan IPH dibandingkan periode sebelumnya, sementara satu provinsi berada dalam kondisi stabil.
Data ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan hasil positif, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan.
Melalui Rakor Pusda TPID ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing serta mengambil langkah cepat dan tepat apabila terjadi gejolak harga yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga, mendukung program nasional, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi ke depan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
