TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu, Alamsyah, M.TPd, memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap politik yang ditunjukkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS di Jakarta, 28–29 September 2025.
Alamsyah menilai, ajakan Presiden Prabowo agar PKS turut bersama-sama membangun bangsa dan negara merupakan bentuk kedewasaan serta sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Menurutnya, perbedaan pilihan politik di masa lalu seharusnya tidak lagi menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat.
“Presiden Prabowo tidak menaruh beban pada masa lalu, meski pernah ada perbedaan politik. Beliau justru mengajak PKS bersatu untuk kepentingan bangsa. Ini adalah sikap yang dewasa sekaligus mencerminkan jiwa kenegarawanan,” ungkap Alamsyah di Bengkulu, Senin (29/9).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa PKS Bengkulu menyambut positif upaya rekonsiliasi politik yang ditawarkan Presiden. Alamsyah menambahkan, pernyataan Prabowo bisa menjadi momentum memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dengan semua elemen bangsa, termasuk partai politik yang selama ini berada di luar pemerintahan.
Sebelumnya, dalam sambutan di forum Munas VI PKS, Presiden Prabowo sempat menyinggung perjalanan panjang dukungan politik antara dirinya dan PKS. Ia menyebut, PKS dua kali mendukungnya saat bertarung di Pilpres dan kalah, namun tidak ikut mendukung ketika dirinya akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
“PKS ini selalu bersama saya, dua kali ikut saya kalah. Pas saya menang, PKS tidak ikut. Tapi tidak apa-apa, kita harus dewasa berpolitik. Maka saya ajak PKS bersama-sama saya membangun bangsa dan negara,” ujar Prabowo, yang disambut tepuk tangan peserta Munas.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memaparkan sejumlah capaian dan prioritas kebijakan pemerintahannya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah komitmen memberantas praktik mafia, terutama di sektor pertambangan dan pupuk. Prabowo menegaskan, langkah tegas tersebut ditempuh bukan sekadar untuk penegakan hukum, tetapi demi melindungi kepentingan rakyat luas.
“Tidak boleh ada lagi mafia tambang dan pupuk yang merugikan rakyat. Negara harus hadir melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain soal pemberantasan mafia, Presiden turut menyampaikan permohonan maaf atas berkurangnya agenda kunjungan kerja (kunker) maupun forum diskusi (FGD) selama masa pemerintahannya. Ia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi untuk mengalihkan lebih banyak dana langsung kepada kebutuhan masyarakat.
“Kunker dan FGD saya kurangi, anggarannya kita arahkan ke rakyat,” ujar Prabowo.
Menanggapi hal itu, Alamsyah menyatakan bahwa langkah Presiden merupakan cerminan nyata dari politik keberpihakan kepada rakyat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum, meski harus mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial.
“Ini sejalan dengan prinsip PKS yang selalu menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat. Kami tentu mendukung kebijakan yang jelas manfaatnya untuk rakyat,” tambah Alamsyah.
Dengan sikap saling menghormati dan keterbukaan untuk bekerja sama, Alamsyah berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan PKS, termasuk PKS Bengkulu, semakin erat. Ia menegaskan, kolaborasi lintas partai politik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, serta pemerataan pembangunan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
