TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayah Provinsi Bengkulu dalam kondisi aman dan terkendali. Pernyataan tersebut disampaikan usai Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pertemuan resmi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (24/2).
Dalam forum tersebut, BPH Migas memaparkan data detail terkait alokasi serta realisasi distribusi BBM subsidi, khususnya jenis Pertalite yang masuk kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Solar yang termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT). Dari hasil pemaparan itu, dipastikan bahwa Bengkulu tidak mengalami pemangkasan kuota dari pemerintah pusat.
“Secara angka dan data, alokasi untuk Bengkulu masih dalam batas aman. Tidak ada pengurangan kuota, baik untuk Pertalite maupun Solar,” ujar Helmi Hasan.
Ia menekankan bahwa isu kelangkaan yang kerap dikeluhkan masyarakat bukan disebabkan oleh keterbatasan kuota, melainkan faktor teknis di lapangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di wilayah perkotaan.
Menurut Helmi, jumlah SPBU yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, khususnya di Kota Bengkulu. Kondisi tersebut memicu antrean kendaraan di sejumlah titik, terutama pada jam-jam sibuk.
“Masalahnya bukan di kuota. Kuota cukup. Yang perlu kita benahi adalah infrastruktur distribusi, termasuk penambahan SPBU agar penyaluran lebih merata dan antrean bisa ditekan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan BPH Migas, alokasi kuota Pertalite untuk Bengkulu pada 2025 tercatat sebesar 252.857 kiloliter (KL), sementara Solar mencapai 108.191 KL. Realisasi penyalurannya juga tergolong tinggi, menandakan konsumsi masyarakat berjalan aktif dan stabil.
Sementara itu, untuk tahun 2026, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 231.356 KL dan Solar sebanyak 96.151 KL. Meski terjadi penyesuaian angka dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan jumlah tersebut masih dalam kategori mencukupi kebutuhan masyarakat Bengkulu.
Helmi menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam dalam menyikapi dinamika distribusi energi. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, termasuk mendorong investasi pembangunan SPBU baru di titik-titik yang dinilai padat konsumsi.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pihak Pertamina sebagai operator distribusi. Pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi juga akan diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah, tanpa harus mengantre panjang atau khawatir kehabisan stok. Itu komitmen kami,” tegas Helmi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar terkait kelangkaan BBM. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan distribusi secara berkala dan siap mengambil langkah cepat apabila ditemukan kendala di lapangan.
Pertemuan dengan BPH Migas tersebut sekaligus menjadi upaya Pemprov Bengkulu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Energi, menurut Helmi, merupakan salah satu sektor vital yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Dengan kepastian kuota yang dinyatakan aman, Pemprov Bengkulu berharap distribusi BBM ke depan semakin lancar seiring penambahan infrastruktur penyaluran. Pemerintah optimistis, melalui sinergi antara pusat dan daerah, kebutuhan energi masyarakat Bengkulu dapat terpenuhi secara berkelanjutan tanpa gejolak.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
