Skip to main content

Musrenbang RKPD Bengkulu 2027: Fokus Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Pemprov Bengkulu menggelar Musrenbang RKPD 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen serta penurunan kemiskinan. Simak arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>>  Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (10/4/2026), dengan dihadiri para pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Forum strategis ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, jajaran kepala Bappeda atau Bapperida, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari Pemerintah Kota Bengkulu, kehadiran Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menjadi bentuk komitmen dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi.

Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, didampingi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi dan Sekretaris Daerah Provinsi Herwan Antoni. Musrenbang ini juga menghadirkan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang disampaikan secara daring.

Wamendagri Ingatkan Dampak Isu Global

Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah daerah terhadap dinamika global. Ia menyoroti situasi geopolitik internasional, termasuk konflik Iran dan potensi gangguan di Selat Hormuz yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dunia.

Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil, pemerintah daerah tidak boleh lengah. Kewaspadaan dan kesiapan menghadapi perubahan global menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Ia juga memaparkan sejumlah prinsip utama untuk menghadapi tantangan global, di antaranya konsistensi kebijakan lintas generasi, kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta penguatan kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor pembangunan.

Delapan Prioritas Nasional Jadi Acuan

Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan delapan klaster program prioritas nasional yang harus menjadi pedoman daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan.

Program-program tersebut diharapkan dapat diintegrasikan secara optimal dalam dokumen RKPD, sehingga pembangunan daerah mampu berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional.

Target Ekonomi Bengkulu 2027 Dipaparkan

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, dalam paparannya menyampaikan sejumlah target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2027. Pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,30 persen, angka pengangguran menurun hingga 3,27 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,55 poin.

Yuliswani menegaskan bahwa target pembangunan di tingkat kabupaten/kota harus selaras dengan target provinsi. Hal ini penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan seirama dari pusat hingga daerah.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud secara optimal.

Tujuan Musrenbang: Sinkronisasi dan Harmonisasi

Pelaksanaan Musrenbang RKPD ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum ini menjadi wadah penting dalam menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi dokumen final yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Selain itu, hasil dari Musrenbang diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Tema Pembangunan: Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Adapun tema yang diusung dalam Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2027 adalah “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah.”

Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara menyeluruh.

Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan semakin terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan global maupun kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra