TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Langkah tersebut dilakukan dengan memperketat pengawasan produksi tambang sekaligus mengevaluasi harga patokan mineral guna memastikan potensi penerimaan daerah dapat tergarap maksimal.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dari sektor pajak dan opsen MBLB yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (21/5).
Rapat dihadiri sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu Hadianto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Rico Yulyana, perwakilan pemerintah kabupaten, serta unsur lain yang terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan MBLB di Bengkulu.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa sektor pertambangan MBLB memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila pengelolaannya dilakukan secara tertib dan transparan. Menurutnya, pengawasan produksi tambang menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara aktivitas produksi dengan izin usaha pertambangan yang dimiliki perusahaan.
“Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian produksi dengan izin usaha dan rencana kerja perusahaan,” ujar Herwan Antoni.
Ia menjelaskan, data produksi yang dilaporkan perusahaan akan menjadi dasar validasi kegiatan usaha, sekaligus acuan dalam penghitungan pajak dan opsen MBLB. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat menghindari potensi kebocoran pendapatan dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi secara optimal oleh para pelaku usaha.
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga mendorong penyesuaian harga patokan MBLB agar lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai penerimaan daerah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan usaha pertambangan.
Herwan menambahkan, optimalisasi sektor MBLB bukan hanya soal peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik, tertib, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan bahwa pengawasan produksi pertambangan MBLB dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025, khususnya Pasal 100 yang mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan.
Menurut Rico, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui verifikasi lapangan, tetapi juga dengan evaluasi terhadap laporan berkala yang wajib disampaikan perusahaan tambang. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi kewajiban pelaporan produksi dan penjualan hasil tambang.
“Setiap laporan produksi dan penjualan akan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Ini penting untuk mendukung transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak daerah,” terang Rico.
Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, sejumlah perusahaan tambang di Bengkulu telah menyampaikan laporan produksi dan penjualan. Salah satunya CV Jerven Key Stone di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercatat memproduksi batu hias hingga 28 ton.
Selain itu, terdapat sejumlah perusahaan penghasil pasir dan batu (sirtu) yang beroperasi di beberapa wilayah seperti Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Utara. Aktivitas produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi salah satu sumber potensial penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB.
Pemprov Bengkulu berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha dapat terus diperkuh sehingga pengawasan pertambangan berjalan lebih efektif. Dengan pengelolaan yang optimal, sektor MBLB diharapkan mampu menjadi salah satu penopang utama peningkatan PAD sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
