TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Gunung Bungkuk, Kantor DPRD Bengkulu Tengah, Senin (27/04/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para anggota DPRD, jajaran Asisten dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala bagian, serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan serta rekomendasi dari masing-masing komisi DPRD. Laporan tersebut merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap LKPJ Bupati Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah dibahas bersama OPD terkait melalui serangkaian hearing.
Dalam sambutannya, Sekda Bengkulu Tengah, Tomi Marisi, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai wujud transparansi kepada publik.
“LKPJ ini merupakan agenda tahunan yang wajib disampaikan oleh kepala daerah. Tidak hanya kepada DPRD, tetapi juga kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan kepada masyarakat luas. Di dalamnya memuat capaian program, berbagai kendala, serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan sepanjang tahun,” jelas Tomi Marisi.
Ia juga menambahkan bahwa LKPJ memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi dari DPRD dinilai sangat strategis dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menyampaikan bahwa pihak legislatif telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal melalui pembahasan yang komprehensif. DPRD, kata dia, telah melakukan hearing bersama seluruh OPD berdasarkan sektor masing-masing sebelum menyusun rekomendasi.
“Kami telah melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama OPD sesuai bidangnya. Hari ini, rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujar Fepi.
Fepi juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD Bengkulu Tengah secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Tahun Anggaran 2025. Selain itu, DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Persetujuan terhadap LKPJ ini menjadi indikator bahwa proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, DPRD tetap mendorong adanya perbaikan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan disetujuinya LKPJ Tahun Anggaran 2025, diharapkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif semakin solid. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan mampu menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Langkah ini penting guna memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
