TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>Staf Ahli Setda Kota Bengkulu, Dewi Dharma, bersama sejumlah pejabat terkait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pusda TPID) yang digelar secara virtual melalui Zoom, Senin (17/11). Kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Monitoring Center Diskominfo Kota Bengkulu dan menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mendukung program strategis nasional.
Dalam Rakor itu, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan kebutuhan bahan makanan untuk pemenuhan MBG, termasuk menyiapkan strategi mitigasi terhadap potensi gejolak harga pangan yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan pendukung program tersebut.
TPID menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar rantai pasok bahan pangan dapat terjaga, terutama dalam menghadapi dinamika harga yang seringkali dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem, gangguan distribusi, atau tingginya permintaan musiman. Melalui koordinasi terpadu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat ketika terjadi fluktuasi harga yang berdampak pada pelaksanaan MBG.
Selain isu pangan, Rakor juga membahas perkembangan Program 3 Juta Rumah. Pusda TPID mendorong percepatan dukungan pemerintah daerah, mengingat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi target besar yang harus dicapai secara nasional. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan perannya dalam penyediaan lahan, mempermudah proses perizinan, memastikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta menyelaraskan program perumahan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut pemaparan Pusda, sinkronisasi program sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Dengan peran fasilitasi yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan rumah yang memenuhi standar kelayakan dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Rakor juga memaparkan perkembangan inflasi di sejumlah wilayah. Tercatat beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan Indeks Perubahan Harga (IPH) pada minggu kedua November. Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi wilayah dengan IPH tertinggi, yaitu naik sebesar 1,30% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara di Pulau Jawa, Kabupaten Mojokerto mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 1,77%.
Kenaikan harga tersebut didominasi oleh komoditas pangan sensitif, seperti cabai merah, telur ayam, dan bawang merah, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi di berbagai daerah. Ketiga komoditas ini cenderung mengalami fluktuasi harga yang cukup tajam karena dipengaruhi produksi musiman dan distribusi antarwilayah.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah kembali ditegaskan sebagai aktor kunci dalam menekan laju inflasi, baik di sektor pangan maupun konstruksi yang berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah. TPID berharap pemda dapat turut aktif memantau, mengendalikan, dan mengintervensi harga sesuai kebutuhan sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rakor Pusda TPID ini diharapkan menjadi tonggak penguatan koordinasi antarwilayah, agar stabilitas harga tetap terjaga dan program-program strategis nasional dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
