TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Penyampaian Informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Hidayah I Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga mengetahui status kepesertaan JKN sejak dini, sehingga tidak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.
Sosialisasi dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafrudin Imam Negara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Alex Periansyah yang mewakili Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, para staf ahli wali kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, seluruh camat, serta lurah se-Kota Bengkulu.
Mewakili Wali Kota Bengkulu, Alex Periansyah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas layanan kesehatan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen memastikan setiap warga memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat dapat mengakses layanan medis secara cepat, aman, dan tanpa hambatan administratif.
Namun demikian, Alex mengingatkan bahwa kepemilikan kartu JKN belum sepenuhnya menjamin kemudahan pelayanan apabila masyarakat tidak mengetahui apakah status kepesertaannya masih aktif.
"Permasalahan yang masih sering ditemui adalah masyarakat baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini tentu harus dicegah melalui penyampaian informasi yang lebih cepat dan berkelanjutan," ujarnya.
Karena itu, ia menilai penyampaian informasi mengenai status kepesertaan JKN harus dilakukan secara berkala, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, warga dapat segera melakukan pembaruan data atau mengaktifkan kembali kepesertaannya sebelum menghadapi kondisi darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan Program JKN di Kota Bengkulu. Ia menyebut keberhasilan program nasional tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPJS Kesehatan, tetapi memerlukan dukungan seluruh perangkat daerah hingga pemerintahan paling bawah.
Ia menekankan tiga langkah strategis yang perlu diperkuat, yakni meningkatkan sinergi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan kanal informasi digital, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.
Menurutnya, camat dan lurah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui koordinasi yang baik hingga tingkat RT dan RW, informasi mengenai status kepesertaan JKN diharapkan dapat diterima seluruh warga secara merata.
"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebatas sosialisasi, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata agar penyampaian informasi status kepesertaan JKN dapat dilakukan secara sistematis sampai ke lingkungan masyarakat paling bawah," katanya.
Alex optimistis masyarakat yang memiliki informasi lengkap mengenai status kepesertaannya akan lebih siap menghadapi situasi darurat kesehatan. Selain mengurangi hambatan administrasi di fasilitas kesehatan, langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendukung pelayanan kesehatan yang semakin optimal.
Menurutnya, penyampaian informasi status kepesertaan secara cepat dan tepat merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan peserta JKN dapat memanfaatkan haknya tanpa mengalami kendala administrasi ketika membutuhkan pelayanan medis.
BPJS Kesehatan, lanjut Syafrudin, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui berbagai program edukasi, peningkatan layanan digital, serta pembaruan data kepesertaan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Melalui kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kota Bengkulu, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, camat, lurah, hingga perangkat RT dan RW, diharapkan tidak ada lagi warga yang gagal memperoleh layanan kesehatan hanya karena status kepesertaan JKN tidak aktif atau belum diketahui.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
