TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu memastikan belum akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Kebijakan tersebut dinilai belum relevan untuk diterapkan karena karakter pelayanan pemerintahan di tingkat kota yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menegaskan bahwa pola kerja pemerintah kabupaten/kota memiliki perbedaan mendasar dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, pemerintah provinsi lebih berperan sebagai koordinator dan perumus kebijakan yang menyelaraskan program pusat ke daerah. Sementara itu, pemerintah kota memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan teknis yang menuntut kehadiran fisik aparatur di lapangan.
“Kami di Pemerintah Kota Bengkulu sampai saat ini masih bekerja seperti biasa. Hampir seluruh organisasi perangkat daerah kami bersifat teknis dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Dedy Wahyudi, Selasa (30/12).
Ia mencontohkan sejumlah OPD strategis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pemadam Kebakaran yang tidak memungkinkan menjalankan tugas secara maksimal apabila diberlakukan sistem WFH. Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan, penanganan kesehatan, serta respons cepat terhadap kondisi darurat membutuhkan kehadiran langsung petugas di kantor maupun di lapangan.
“Bayangkan kalau Dukcapil atau Dinas Kesehatan harus bekerja dari rumah. Pelayanan bisa terganggu dan masyarakat yang dirugikan. Apalagi pemadam kebakaran, mereka harus selalu siaga,” tegasnya.
Selain OPD teknis, Dedy juga menyoroti peran kantor kecamatan dan kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Berbeda dengan pemerintah provinsi yang tidak memiliki struktur kelurahan, pemerintah kota harus memastikan pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap berjalan optimal setiap hari.
“Kantor camat dan lurah melayani warga secara langsung, mulai dari urusan administrasi hingga persoalan sosial. Kalau mereka WFH, kami khawatir pelayanan dasar masyarakat tidak maksimal,” kata Dedy.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan yang saat ini digencarkan Pemkot Bengkulu, seperti penguatan UMKM dan koperasi, juga membutuhkan pendampingan langsung di lapangan. Interaksi tatap muka dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Meski demikian, Dedy menyatakan pihaknya memahami kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait penerapan WFH. Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil pun tidak bisa disamaratakan.
“Kami menghormati kebijakan Pak Gubernur dan jajaran Pemprov yang tentu memiliki pertimbangan luas untuk skala provinsi. Namun untuk Kota Bengkulu, kami masih mencari format terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bengkulu memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal dengan sistem kerja dari kantor. Pemkot juga terus melakukan evaluasi agar kinerja ASN tetap optimal sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
