TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu untuk mendukung proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan program koperasi berjalan sesuai ketentuan dan memiliki arah pengembangan yang jelas.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Asfali, di ruang kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (19/10/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sinergi lintas lembaga dalam mengawal tahapan pelaksanaan KDMP. Melalui komunikasi yang intensif, proses pemeriksaan dan pencocokan data diharapkan berlangsung lebih tertib, lancar, serta berpedoman pada aturan yang berlaku.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengatakan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Bengkulu sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Kondisi tersebut perlu diikuti dengan koordinasi yang lebih kuat agar pelaksanaan program dapat berlanjut secara optimal.
Menurut Mian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kesiapan administrasi, ketepatan data, serta komunikasi yang baik di antara pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan, keterlibatan berbagai unsur diperlukan untuk mempercepat langkah lanjutan, terutama dalam mendukung tahapan verifikasi dan validasi koperasi yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan.
“Untuk pembangunan KDMP ini cukup baik di Bengkulu. Maka, untuk mempercepat langkah ke depan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus dilakukan,” ujar Mian.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta institusi terkait dalam mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh.
Koordinasi dengan Polda Bengkulu menjadi salah satu langkah untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai pelaksanaan program KDMP. Dengan komunikasi yang terarah, setiap tahapan diharapkan dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Proses verifikasi dan validasi merupakan tahapan penting untuk memastikan data serta informasi yang menjadi dasar pelaksanaan program dapat diperiksa secara cermat. Ketepatan proses tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan di lapangan memiliki dasar yang jelas.
Meski demikian, pertemuan tersebut lebih menitikberatkan pada penguatan koordinasi antarlembaga. Tidak terdapat rincian mengenai target waktu penyelesaian verifikasi, jumlah koperasi yang telah diperiksa, maupun capaian persentase verval dalam informasi yang disampaikan.
Karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan tahapan teknis oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pemprov Bengkulu berharap koordinasi yang terbangun dapat mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih secara lebih terarah di seluruh wilayah. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Keberadaan koperasi membutuhkan tata kelola yang baik, administrasi yang tertib, serta pengelolaan yang sesuai ketentuan agar dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, tahapan verifikasi dan validasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain koordinasi dengan kepolisian, dukungan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota juga diperlukan agar komunikasi dan pelaksanaan program dapat berjalan selaras.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denn; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Edyson; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Tomi Marisi.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap proses verifikasi dan validasi KDMP dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai aturan. Koordinasi lintas lembaga diharapkan menjadi salah satu penopang bagi pengembangan koperasi yang lebih terstruktur serta penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
