TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Rapat berlangsung di Ruang Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (25/7), dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Herwan Antoni serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Rapim ini menjadi ajang evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi program kerja selama triwulan kedua. Fokus utama rapat adalah optimalisasi pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan, khususnya Program Bantu Rakyat yang menjadi landasan pembangunan sosial di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya percepatan kinerja dan inovasi dari setiap OPD. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada OPD yang bekerja stagnan dan tanpa terobosan nyata. Menurut Mian, saat ini adalah momentum penting bagi Bengkulu, di mana Gubernur memiliki kedekatan dan jaringan yang kuat dengan Pemerintah Pusat. Konektivitas ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengakses dukungan anggaran demi percepatan pembangunan di daerah.
“Seluruh kepala OPD saya minta menyusun dan mengajukan proposal program strategis yang harus segera dijalankan. Jangan sampai di tahun 2026 kita hanya bekerja secara rutin tanpa lompatan. Manfaatkan jaringan Pak Gubernur untuk memperjuangkan program yang berpihak pada rakyat,” tegas Mian dalam rapat tersebut.
Program Bantu Rakyat menjadi prioritas utama dalam lima tahun kepemimpinan Helmi-Mian. Program ini dirancang untuk memberikan jaminan akses pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau. Mian juga mengingatkan agar program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah dan tidak hanya bersifat administratif.
Sementara itu, Pj Sekda Herwan Antoni menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia meminta OPD untuk menunda sementara kegiatan yang tidak mendesak atau tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Herwan menyatakan bahwa pihak Sekretariat Daerah akan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan OPD agar anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas yang telah dicanangkan.
“Kita harus fokus. Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur harus kita kawal. Karena itu, kami dari Sekretariat akan menghentikan sementara kegiatan yang tidak memiliki urgensi bagi masyarakat,” ujar Herwan.
Rapim TEPRA ini diharapkan menjadi titik balik sekaligus penguatan komitmen bagi seluruh jajaran pemerintah provinsi dalam melaksanakan visi-misi kepala daerah. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah OPD juga melaporkan progres program yang telah dijalankan selama enam bulan terakhir, sekaligus menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.
Beberapa catatan penting yang dihasilkan dari rapat ini antara lain adalah perlunya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi program lintas OPD, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar program bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Mian menutup rapat dengan mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak sekadar mengejar realisasi fisik dan keuangan, melainkan juga harus memastikan bahwa setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Ini soal komitmen kita untuk rakyat. Bantu Rakyat bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi arah gerak semua OPD. Mari bekerja lebih cepat, tepat, dan berdampak,” pungkas Mian.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis dapat mewujudkan program-program pembangunan yang lebih menyentuh, inklusif, dan berkelanjutan ke depan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
