TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu terus memperkuat langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut dibahas secara khusus dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD yang digelar pada Rabu (4/2), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Rapat ini menyoroti beberapa sumber penerimaan utama daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berdasarkan paparan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu, total penerimaan dari PKB dan BBNKB pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp310 miliar. Selain itu, penerimaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB berada di angka Rp201 miliar.
Meski angka tersebut terlihat cukup besar, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan serius. Dari total 1.297.250 unit kendaraan yang tercatat di Provinsi Bengkulu, hanya sekitar 419.132 unit atau 32 persen yang aktif melakukan pembayaran pajak. Artinya, lebih dari separuh potensi penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal.
Berbeda dengan sektor kendaraan, realisasi Opsen Pajak MBLB justru menunjukkan tren positif. Hingga awal tahun 2025, capaian opsen MBLB meningkat signifikan sebesar 172,5 persen atau setara Rp2,1 miliar dari target awal Rp1,2 miliar. Kenaikan ini dinilai sebagai sinyal bahwa sektor sumber daya alam masih memiliki potensi besar jika dikelola dengan pengawasan yang ketat dan transparan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kontribusi PAD. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Memang di tahun 2025 ini kita menghadapi banyak kendala. Karena itu, kami berharap kabupaten dan kota bisa lebih aktif dan inovatif, sehingga potensi PAD benar-benar bisa dimaksimalkan,” ujar Herwan.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, di antaranya tarif opsen yang dianggap memberatkan, kecenderungan masyarakat membeli kendaraan bekas berpelat luar daerah, serta lokasi kantor Samsat yang belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat.
Selain itu, budaya menunggu program pemutihan pajak juga masih kuat di tengah masyarakat. Banyak pemilik kendaraan memilih menunda pembayaran hingga ada kebijakan keringanan. Minimnya sanksi hukum yang tegas bagi penunggak pajak serta maraknya ajakan di media sosial untuk tidak membayar pajak turut memperburuk kondisi tersebut.
Sementara itu, Wakil Kepala Polda Bengkulu Brigjen Pol Dicky Sondani selaku Ketua Satgasus Optimalisasi Aset dan PAD menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai terobosan untuk mempermudah pelayanan administrasi perpajakan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyederhanaan proses balik nama kendaraan bermotor.
“Selama ini balik nama kendaraan bekas harus menggunakan KTP pemilik lama, yang seringkali menjadi kendala. Padahal ini hanya masalah administrasi. Kami akan mengusulkan agar proses tersebut cukup menggunakan KTP pemilik baru,” ungkap Dicky.
Selain itu, Satgasus juga mendorong penambahan hari layanan Samsat dari lima menjadi enam hari kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pajak. Tidak hanya itu, rencana pembukaan gerai Samsat desa di sejumlah wilayah serta penguatan Samsat keliling dengan melibatkan camat, lurah, dan perangkat desa juga menjadi bagian dari strategi jemput bola.
Melalui sinergi antara Pemprov Bengkulu, Polda, dan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat meningkat. Optimalisasi PAD tidak hanya bertujuan memperkuat kas daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
