TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Sinergi tersebut menjadi salah satu fokus dalam momentum pergantian pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kamis (22/10/2026).
Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, yang mewakili Gubernur Bengkulu dalam acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu beserta Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Soekarno, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, tersebut menjadi momen peralihan tanggung jawab sekaligus penegasan harapan terhadap keberlanjutan program kerja di bidang hukum.
Dalam rangkaian acara, Khairil Anwar turut mengalungkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang mengakhiri masa tugas sekaligus menyambut pejabat yang menerima amanah baru. Prosesi itu mencerminkan penghargaan atas pengabdian serta harapan terhadap kelanjutan kerja sama antarlembaga.
Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mencakup dua posisi strategis. Hemawati Boru Pandia menerima amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, menggantikan Zulhairi.
Sementara itu, posisi Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kini dijabat Picesco Andika Tulus, yang menggantikan Tongam Renikson Silaban.
Perubahan susunan pimpinan tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkuat pelaksanaan tugas kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta menjaga kualitas layanan hukum yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Hemawati menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Karena itu, kesinambungan program dan dukungan dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjalankan tanggung jawab yang baru.
“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Dukungan dan kerjasamanya sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan,” ungkap Hemawati.
Ia juga diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pelaksanaan program kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan dan penguatan fungsi pembinaan hukum di Provinsi Bengkulu.
Bagi Pemprov Bengkulu, hubungan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak sebatas koordinasi administratif. Kemitraan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan pembangunan.
Khairil Anwar menyampaikan bahwa komunikasi dan kolaborasi dengan instansi vertikal perlu terus dipelihara agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan secara terarah dan sesuai ketentuan hukum.
“Sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu diharapkan terus berkembang, khususnya dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” kata Khairil.
Kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah menjadi penting untuk memastikan regulasi yang disusun pemerintah memiliki landasan hukum yang tepat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan secara efektif.
Selain itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang tertib. Edukasi hukum yang berkelanjutan diharapkan membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku.
Pemprov Bengkulu berharap pergantian pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat memperkuat hubungan kerja yang telah terbangun. Koordinasi yang konsisten dinilai diperlukan untuk menjawab kebutuhan pemerintahan, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan aspek hukum.
Melalui kemitraan yang semakin solid, kedua pihak diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta perluasan kesadaran hukum masyarakat menjadi sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui koordinasi berkelanjutan.
Pemprov Bengkulu optimistis kolaborasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Hukum diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
