TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Proses pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 telah rampung, dengan sejumlah peserta yang lolos seleksi siap menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) serta penempatan di berbagai instansi dengan Surat Keputusan (SK) sebagai tanda resmi penugasan.
Edwar Samsi, S.IP, MM, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pengangkatan honorer yang berhasil melewati seleksi PPPK tahun 2023. Ia menekankan perlunya penempatan yang sesuai dengan asal sekolah masing-masing tanpa adanya tekanan atau praktik-praktik yang merugikan. "Saya kira tempatlah di sekolah asalnya. Tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. Kita tidak mau seperti itu," tegas Edwar Samsi.
Lebih lanjut, Edwar menekankan agar instansi terkait, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan penempatan berdasarkan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah. Hal ini diharapkan dapat menghindari polemik serta memastikan proses pendidikan berjalan optimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP, menjelaskan bahwa penempatan PPPK untuk tahun 2023 belum dapat dilakukan karena belum adanya penerbitan NIP oleh kementerian terkait. Gunawan menghimbau para Calon ASN PPPK untuk bersabar menunggu penerbitan NIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data menunjukkan bahwa sebanyak 678 honorer berhasil lolos seleksi PPPK untuk pengadaan ASN tahun 2023 di Provinsi Bengkulu. Dari jumlah tersebut, 616 di antaranya adalah Tenaga Fungsional Guru, 55 Tenaga Kesehatan, dan 7 Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian. Semua pihak diharapkan dapat bersabar menanti kelancaran proses administrasi untuk memastikan keberhasilan implementasi PPPK demi kemajuan sektor aparatur pemerintah.
Proses pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 telah rampung, dengan sejumlah peserta yang lolos seleksi siap menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) serta penempatan di berbagai instansi dengan Surat Keputusan (SK) sebagai tanda resmi penugasan.
Edwar Samsi, S.IP, MM, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pengangkatan honorer yang berhasil melewati seleksi PPPK tahun 2023. Ia menekankan perlunya penempatan yang sesuai dengan asal sekolah masing-masing tanpa adanya tekanan atau praktik-praktik yang merugikan. "Saya kira tempatlah di sekolah asalnya. Tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. Kita tidak mau seperti itu," tegas Edwar Samsi.
Lebih lanjut, Edwar menekankan agar instansi terkait, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan penempatan berdasarkan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah. Hal ini diharapkan dapat menghindari polemik serta memastikan proses pendidikan berjalan optimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP, menjelaskan bahwa penempatan PPPK untuk tahun 2023 belum dapat dilakukan karena belum adanya penerbitan NIP oleh kementerian terkait. Gunawan menghimbau para Calon ASN PPPK untuk bersabar menunggu penerbitan NIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Data menunjukkan bahwa sebanyak 678 honorer berhasil lolos seleksi PPPK untuk pengadaan ASN tahun 2023 di Provinsi Bengkulu. Dari jumlah tersebut, 616 di antaranya adalah Tenaga Fungsional Guru, 55 Tenaga Kesehatan, dan 7 Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian. Semua pihak diharapkan dapat bersabar menanti kelancaran proses administrasi untuk memastikan keberhasilan implementasi PPPK demi kemajuan sektor aparatur pemerintah.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
